Senin, 24 Agustus 2020 14:34:17

5 Poin Pelanggaran Hukum Pemerintah Era Jokowi

5 Poin Pelanggaran Hukum Pemerintah Era Jokowi

Beritabatavia.com - Berita tentang 5 Poin Pelanggaran Hukum Pemerintah Era Jokowi

Damai Hari Lubis menuding pemerintah era Presiden Joko Widodo(Jokowi) secara terang-terangan telah melakukan berbagai pelanggaran hukum. Salah ...

5 Poin Pelanggaran Hukum Pemerintah Era Jokowi Ist.
Beritabatavia.com -

Damai Hari Lubis menuding pemerintah era Presiden Joko Widodo(Jokowi) secara terang-terangan telah melakukan berbagai pelanggaran hukum. Salah satu diantaranya terkait kasus kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air dari pengasingan di Mekkah yang hingga saat ini dibiarkan menggantung.

Damai Lubis yang juga anggota tim kuasa hukum Habib Rizieq mengatakan, hingga pertengahan Agustus 2020 ini masih banyak pelanggaran hukum seperti RUU HIP ke BPIP dan pelanggaran HAM dan sebagainya. Sedangkan kebijakan menangkal kembalinya  Habib Riziq menjadi hal utama yang terus diperjuangkan.

"Hingga saat ini status Habib Rizieq sebagai wni di luar negeri digantung," tegas Damai Lubis,dalam siaran persnya,Senin (24/8). Ketika Habib Rizieq tidak berada di Indonesia, sesungguhnya bangsa ini sangat rugi dari sisi demokrasi.Sebab Habib Rizieq, adalah tokoh yang menjunjung tinggi demokrasi, tambahnya.  

Dia juga menyebut, tentang isu soal RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang kini diganti menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)  hal tersebut juga turut ditolak yang rencana akan dibahas setelah pandemi corona berakhir.

Damai Lubis menyebutkan 5 pelanggaran hukum yang secara terang-terangan dilakukan rezim di era pemerintahan Jokowi diantaranya :

1. Adanya Kebijakan menangkal kembalinya WNI Ke Tanah Air

2. Peristiwa  Dugaan Makar terhadap Ideologi Pancasila namun tidak diproses hukum( Pengesah RUU HIP)

3. Melahirkan UU yang melanggar UUD 1945 dalam Wujud Materi atau Isi UU Justru adanya Profesi/ Jabatan yang Kebal Terhadap Hukum

4. Penyelenggaraan Pemilu Pilpres yang Melanggar UU. Diantaranya,  Orang Berpenyakit Jiwa Namun Mendapatkan Hak Sebagai Peserta Pemilu

5. Melahirkan UU. Over lapping ( tumpang tindih ) terhadap UU lainnya. Serta Banyak Lagi Pelanggaran Lainnya pada Sektor Penegakan Hukum. 0 rel/son

Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Rabu, 29 Juli 2020
Jumat, 10 Juli 2020
Kamis, 09 Juli 2020
Rabu, 17 Juni 2020
Senin, 08 Juni 2020
Senin, 01 Juni 2020
Sabtu, 18 April 2020
Senin, 09 Maret 2020
Sabtu, 29 Februari 2020
Kamis, 27 Februari 2020
Selasa, 18 Februari 2020
Sabtu, 01 Februari 2020