Beritabatavia.com -
Pasca penggerebakan kantor VFS Tasheel di Halim, Jakarta Timur oleh Binwasnaker terkait dugaan praktik ilegal penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tujuan Saudi Arabia dan UEA. Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP-KPK) meminta Mabes Polri membongkar dan menyita semua dokumen PMI di server komputer di VFS Tasheel.
Wakil Sekjen Komnas LP-KPK, Amri Piliang mengatakan, VFS Tasheel adalah perusahan yang bergerak dibidang pelayan biometrik visa untuk orang yang akan masuk ke Saudi Arabia, perusahaan ini telah ikut membantu banyak penempatan PMI unprosudural.
" Supaya Mabes Polri menyita dan membongkar semua dokumen semua Dukumen PMI dalam Server Komputer di VFS yang juga diduga merupakan alat pungli asing yang bercokol didalam Wilayah Kedaulatan NKRI. Karena setiap pungutan bagi PMI harus diatur oleh Peraturan Menteri, disitu bisa menjadi pintu masuk memberangangus para mafia-mafia TPPO," kata Amri Piliang.
Amri mengaku mendapat informasi yang akurat, bahwa selama ini untuk Work Visa (Visa Kerja) hanya mengambil sidik jari PMI di Tasheel dan dipungut bayaran, kemudian visa nya harus di ambil di Kedubes Saudi Arabia Kuningan, selebihnya yang dilayani penuh adalah semua jenis Visa Visit ( Ziarah ), yakni Visa Bisnis Visit, Working Visit Visa ( bukan Work Visa ), Family Visit, dan Personal Visit,
Semua jenis Visa Visit (Ziarah ) ini berpotensi untuk diubah menjadi Work Visa , sesampainya di Saudi Arabia. Modus Operandinya atau analogi nya hampir sama dengan JP Visa yang diterapkan Malaysia, PMI diselundupkan menggunakan Visa Ziarah kemudian diubah menjadi Visa kerja setelah tiba di Saudi Arabia.
"Modus ini merupakan salah satu jalan pintas yang sering digunakan untuk menghindari proses pra penempatan PMI yang rumit, sulit dan memakan waktu yang panjang. Risikonya visa ziarah/visit tidak bisa bikin iqomah. Kalau sudah saatnya pulang PMI nya ditaro begitu saja di KBRI/KJRI, jika seperti ini akan menjadi bom waktu KBRI/KJRI akan kebanjiran PMI bermasalah," ungkap Amri.
Dia juga menjelaskan, sebelumnya ada 4 kantor VFS/Tasheel, di Kuningan, Blok M, Halim, dan Jatinegara, ini harus diperiksa juga semuanya, namun sekarang yang di Jatinegara sudah tutup.
"Komnas LP-KPK meminta agar Pemerintah dan kepolisian dapat membuka tabir menjadi terang benderang siapa saja yang terlibat dalam permainan ini dan sekaligus memutus mata rantai jalur sindikasi penempatan PMI ilegal ke seluruh negara. Pelaku yang terlibat dihukum seberat-beratnya agar tidak ada lagi Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan muslihat sebagai agen penyalur tenaga kerja keluar Negeri," ujar Amri Piliang.
LP-KPK berkesimpulan bahwa Moratorium bukanlah sebuah solusi, justru semakin banyak WNI yang menyelundup dengan berbagai modus tanpa adanya Perlindungan, oleh karena itu kami minta segerakan Sistem Pelayanan Satu Kanal (SPSK) sesuai amanah Kepmenaker 291 Tahun 2018 untuk Negara-negara Timur Tengah dan Optimalkan Fungsi dan Peranan LTSA agar seluruh CPMI dapat dilayani dengan sistem yang mudah, murah, cepat dan Terintegrasi, Jangan biarkan korban bertambah terus.
O son
Ist.
