Kamis, 24 November 2022 16:48:38

Jaringan Indonesia Bersatu Bentuk Rumah Bantuan Hukum

Jaringan Indonesia Bersatu Bentuk Rumah Bantuan Hukum

Beritabatavia.com - Berita tentang Jaringan Indonesia Bersatu Bentuk Rumah Bantuan Hukum

Jakarta - Jaringan Indonesia Bersatu (JIB) membentuk rumah bantuan hukum untuk membantu masyarakat yang membutuhkan baik di bidang pidana maupun ...

Jaringan Indonesia Bersatu Bentuk Rumah Bantuan Hukum Ist.
Beritabatavia.com - Jakarta - Jaringan Indonesia Bersatu (JIB) membentuk rumah bantuan hukum untuk membantu masyarakat yang membutuhkan baik di bidang pidana maupun perdata di seluruh Indonesia. Jaringan Indonesia Bersatu (JIB) menunjuk Ketua Rumah Bantuan Hukum (RBH) Sugimin, S.H, dengan anggotanya Apriyanto, S.H, David Leonardo Situmorang, S.H, Wirda, S.H, Irda Mariana, S.H., dan Teddy Wijaya, S.H, dan Muhammaddin, S.H. Mereka juga membentuk Rumah Bantuan Hukum JIB di Seluruh DPW, DPD Se – Indonesia. Tujuannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum baik pidana maupun perdata. JIB juga telah membuka posko aduan bagi masyarakat yang menjadi korban mafia tanah di kantor DPP dan DPW JIB seluruh Indonesia. Posko DPP JIB berada di Jalan Cikoko Timur Raya Nomor 35 Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Menurut Ketua Umum DPP JIB Muhamad Kadafi, pihaknya telah menerima cukup banyak para korban mafia tanah. “Jaringan Indonesia bersatu hadir untuk membantu masyarakat lemah, serta turut serta menjalankan program-program pemerintah baik tingkat pusat hingga tingkat provinsi dan kabupaten kota se Indonesia,” ungkap Kadafi. “sesuai dengan visi misi kami mewujudkan Indonesia aman, adil, damai, berdaulat, religius, dan sejahtera serta tidak memilih warna kulit ataupun Ras. Membangun anak Bangsa Indonesia yang cerdas,” lanjutnya. Ia menambahkan kasus mafia tanah bukan barang baru di negeri tercinta ini walaupun akhir -akhir ini kian marak bermunculan. “Program JIB ini sejalan dengan komitmen pemerintahan Jokowi untuk memberantas mafia tanah sampai ke akarnya,” jelasnya. Ia juga mengaku butuh upaya lebih dalam mengatasi persoalan mafia tanah. Pasalnya kasus mafia tanah sudah mengakar dan banyak melibatkan sejumlah pihak. “Tidak hanyak Oknum ASN, Pemerintah harus lebih bersikap tegas dan Masif. Sebab Faktanya para mafia bisa memanfaatkan celah – celah hukum,” ucap Kadafi. Seperti diketahui sejumlah program pemerintahan Presiden Joko Widodo serta Kementerian ATR-BPN, Polisi, dan juga sejumlah instansi sangat pro rakyat. “Jangan sampai program Presiden Jokowi yang pro rakyak dirusak atau dicederai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kantor hukum kami sering berhadapan dengan kasus-kasus masyarakat yang dizolimin oleh para mafia tanah dan Alhamdulillah semua bisa tertanganin dengan baik,” ujarnya. Jaringan Indonesia Bersatu melihat komitmen Presiden Jokowi untuk memberantas mafia tanah sangat baik. Sejumlah Institusi dan Lembaga bahkan telah menyatakan perang terhadap mafia tanah. “Hal tersebut menjadi tugas besar negeri ini untuk membersihkan mafia tanah dan memeranginya sehingga masyarakat bisa mendapatkan haknya. JIB bertekad siapapun yang terlibat mafia tanah harus digerus dan jangan diberi tempat di negeri tercinta ini," pungkasnya. (*)
Berita Lainnya
Jumat, 14 Oktober 2022
Selasa, 11 Oktober 2022
Sabtu, 08 Oktober 2022
Rabu, 28 September 2022
Jumat, 16 September 2022
Rabu, 07 September 2022
Rabu, 07 September 2022
Jumat, 26 Agustus 2022
Rabu, 10 Agustus 2022
Rabu, 10 Agustus 2022
Sabtu, 06 Agustus 2022
Selasa, 02 Agustus 2022