Beritabatavia.com -
Paska reformasi kebebasan berdemokrasi dan berorganisasi dibuka seluas-seluasnya oleh pemerintah. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) pun marak bermunculan bak cendawan di musim hujan.
Namun, ironisnya banyak LSM justru membuat resah masyarakat dan pejabat pemerintahan. Karena keberadaan mereka tidak sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu mereka juga cenderung mencari-cari kesalahan pejabat dengan tujuan mendapatkan uang dan proyek.
Kepala Sub Bagian Pengembangan Birokrasi Kantor Kesbangpol Jakarta Selatan, Indra Yuswar, mengatakan di Jakarta Selatan terdapat lebih dari 20 LSM liar dan selalu meresahkan pejabat di Jakarta Selatan.
Kegiatan mereka tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Sehingga beberapa unit sering merasa terganggu, sesalnya, Selasa (12/10).
Indra mencatat, hanya 41 organisasi yang terdaftar secara resmi di kantornya, terdiri dari 38 LSM dan 3 yayasan. 38 LSM tersebut terbagi menjadi tiga bidang yakni 7 LSM bidang birokrasi, 26 LSM bidang politik, hukum, dan sosial, serta 5 LSM masuk dalam bidang profesi. Namun, ironisnya sejak mendaftarkan diri pada 2007 silam, tak ada satu pun LSM itu yang membuat laporan berkala sesuai dengan program kerja yang dibuat.
Seharusnya setiap enam bulan sekali mereka membuat laporan berkala, tapi hingga saat ini belum ada yang membuatnya. Keberadaan LSM di era reformasi ini sudah tidak terkendali lagi. Sehingga terkadang juga meresahkan masyarakat dan pejabat, tegasnya.
Untuk itu, Indra mengimbau kepada unit yang ada, agar meneliti terlebih dahulu keberadaan suatu LSM sebelum menjalin kerja sama. Ada baiknya setiap unit berkoordinasi dengan kita sebelum bekerja sama dengan LSM, tandasnya. O brn
Ist.
