Beritabatavia.com -
Tim Penggerak (TP) PKK DKI Jakarta merasa keberatan jika anggotanya diperbolehkan menjadi anggota partai politik. Sebab, selama ini PKK dikenal sebagai organisasi yang independen sehingga dikhawatirkan hal itu justru akan menimbulkan perpecahan di kalangan anggota PKK.
Ketua TP PKK DKI Jakarta, Tatiek Fauzi Bowo mengatakan, pihaknya merasa keberatan dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK 2010 yang telah berlangsung dan merekomendasikan membolehkan anggota PKK mulai dari tingkat pusat hingga kelurahan bergabung dengan partai politik, tanpa menanggalkan keanggotaannya sebagai TP PKK. Kita perlu pertimbangkan keputusan Rakerda ini agar sejalan dan tidak memihak kepada salah satu partai politik, ujar Tatiek Fauzi Bowo, di sela-sela kegiatan Rakerda TP PKK DKI Jakarta di Auditorium Gedung PKK Melati Jaya, Jalan Kebagusan Raya, Pasarminggu, Rabu (27/10).
Ditegaskan Tatiek, melalui Rakerda yang akan dilangsungkan selama dua hari ke depan, pihaknya akan mengambil sikap terkait hasil keputusan Rakernas PKK 2010. Terlebih, beberapa TP PKK di provinsi lainnya juga tidak menyetujui dengan keputusan Rakernas PKK tersebut. Kita keberatan dengan keputusan itu, beberapa propinsi juga tidak menyetujuinya, tambanya.
Dalam Rakerda kali ini, diungkapkan Tatiek, akan dibahas pula mengenai perubahan hari lahir gerakan PKK yang semula diperingati setiap tanggal 27 Desember dan dirubah menjadi setiap tanggal 4 Maret. Dalam Rakerda kali ini, kami memang fokus terhadap dua isu tersebut, karena memang perlu mendapatkan perhatian serius, papar Tatiek.
Mengenai peringatan hari lahir gerakan PKK, dijelaskan Tatiek, pihaknya merasa perlu memperoleh penjelasan mengapa perubahan itu dilakukan. Sebab, sejauh ini, belum ada penjelasan yang pasti mengenai perubahan hari lahir gerakan PKK tersebut. Paling tidak kami diberi penjelasan mengapa ada perubahan. Sebab masyarakat tahunya ulang tahun PKK itu setiap 27 Desember, kalau dirubah akan membingungkan, jelasnya.
Meski begitu, sambungnya, bukan berarti TP PKK DKI Jakarta tidak sejalan dengan hasil Rakernas PKK 2010. Lebih dari itu, sikap kritis yang ditunjukkan semata-mata bertujuan agar kader PKK DKI Jakarta dapat lebih berkembang dan sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo yang berkesempatan hadir pada kegiatan itu menyatakan, menolak dengan tegas jika anggota PKK berhubungan atau menjadi anggota partai politik. Bahkan, ia pun secara khusus melarang sang istri yang notabene sebagai Ketua TP PKK DKI Jakarta terjun ke dunia politik. Untuk anggota PKK yang lain, jika ingin bergabung ke partai politik harus seizin saya dulu dan belum tentu akan saya izinkan, kata Fauzi Bowo.
Untuk itu, dia berharap, anggota PKK lebih baik fokus terhadap program-program yang sudah ada serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Saya khawatir, jika anggota PKK menjadi anggota partai politik maka dia akan memikirkan dan mengurusi masalah politik saja, tandasnya. O brn