Rabu, 03 November 2010 12:53:24

Pergub 88/2010 Sarat Kepentingan Bisnis

Pergub 88/2010 Sarat Kepentingan Bisnis

Beritabatavia.com - Berita tentang Pergub 88/2010 Sarat Kepentingan Bisnis

Sebagian warga Jakarta menolak Pergub No 88 Tahun 2010 tentang penghapusan ruang khusus merokok. Abhisyam, salah seorang pengurus Komunitas Kretek ...

Pergub 88/2010 Sarat Kepentingan Bisnis Ist.
Beritabatavia.com - Sebagian warga Jakarta menolak Pergub No 88 Tahun 2010 tentang penghapusan ruang khusus merokok. Abhisyam, salah seorang pengurus Komunitas Kretek mengatakan, kebijakan Gubernur soal larangan merokok sarat kepentingan perusahaan asing. Foke sebaiknya ngurus banjir dan macet saja, ngapain juga membela kepentingan asing. Ruang khusus merokok itu kan dibangun dengan biaya tidak sedikit, sekarang harus kembali disegel, ujarnya ketika dihubungi, Rabu, 3/11.
Menurut Abhi, ini bukan soal kesehatan. Ini murni transaksi pasar dan bisnis murni. Kami tidak menganjurkan orang untuk merokok. Pergub No75 Tahun 2005 sebetulnya sudah cukup fair. Artinya dia mengatur di setiap gedung ada smoking area. Tapi kemudian Pergub No88/2010 ini kemudian menjadi diskriminatif. Poin pentingnya, dibalik pergub tersebut sebetulnya ada kepentingan asing, lanjutnya.
Dikatakannya, Pemprov DKI ternyata diboncengi kepentingan farmasi asing yang menyelipkan pesan khusus dibalik lahirnya Pergub tersebut.
Pemprov menerima bantuan sebesar 360.952 US dolar, atau sekitar 3,2 miliar dari perusahaan farmasi yang menjual obat penghilang kecanduan nikotin dan mengincar pasar Indonesia. Sekali lagi, ini bukan soal kesehatan, tapi soal bagi-bagi keuntungan, ujarnya.

Silahkan Merokok Sampai Jontor
Sementara itu di Jakarta Selatan, Walikota Syahrul Effendi sudah melaksanakan anjuran Pergub tersebut di lingkungan kantor walikota Jaksel. Namun ia menambahkan, jika ingin merokok, tempatnya ada di hutan kota sebelah kiri kantor walikota. Silahkan kalau mau merokok sampai bibir jontor disana, karena disana tidak menyebabkan orang lain menjadi perokok pasif, ujarnya sambil tersenyum. Walikota menambahkan, bagi gedung yang melanggar aturan ini maka diberikan sanksi publik, yaitu diumumkan di media massa bahwa gedung tersebut masih memperbolehkan orang merokok.
Di Jakarta Pusat, Pelaksana Harian Walikota Jakarta Pusat, Fatahillah belum ingin membongkar ruang khusus merokok, sebagaimana bunyi Peraturan Gubernur No 88 Tahun 2010 tentang Penghapusan Ruang Khusus Merokok. Dijelaskan Fatahillah, ruang rokok itu berada di pekarangan antara gedung A dengan gedung pelayanan prima. Mengingat ruangnya berada di luar gedung, belum ada rencana untuk membongkarnya.
Kalau memang harus dibongkar akan kita bongkar tapi karena berada di luar gedung, untuk sementara ruang rokok tersebut tidak dibongkar, tambahnya.
Fatahillah berkata ruang tersebut dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit, jadi saat keberadaannya sudah tidak diperlukan lagi, ada baiknya dimanfaatkan untuk keperluan lain, misalnya dimanfaatkan untuk ruang baca. O brn

Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Kamis, 21 September 2023
Rabu, 13 September 2023
Selasa, 29 Agustus 2023
Kamis, 17 Agustus 2023
Senin, 12 Juni 2023
Minggu, 19 Maret 2023
Jumat, 17 Februari 2023
Sabtu, 11 Februari 2023
Rabu, 14 Desember 2022
Sabtu, 19 November 2022
Jumat, 17 Juni 2022
Selasa, 19 April 2022