Beritabatavia.com -
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor melalui electronic road pricing (ERP) adalah langkah yang paling tepat. Fauzi Bowo mengaku jika Pemprov DKI kekurangan dana untuk membenahi moda transportasi massal.
ERP harapan kami semua. Kami kekurangan dana untuk memajukan transportasi publik. Polanya ada tapi kendala keuangan dan regulasi selalu ada, ujar Fauzi Bowo dalam acara kunjungan kerja Anggota DPD RI dapil DKI Jakarta dengan Pemprov DKI di Balai Agung, Jakarta, Senin (8/11).
Menurut mantan Wakil Gubernur era Sutiyoso ini, kendala terbesar mengatasi masalah kemacetan ibukota tak lain dari pengendalian jumlah kendaraan pribadi. Foke, begitu sebutan Fauzi Bowo, memaparkan setiap harinya kendaraan motor roda dua bertambah hingga 1.500 dan mobil 509.
Kota-kota yang sudah menjalani ERP tidak menghadapi masalah yang kita hadapi, seperti pertumbuhan kendaraan pribadi, keluhnya.
Dikatakan orang nomor satu DKI ini, tujuan ERP tentu untuk meningkatkan efisiensi, optimalisasi sistem tata guna lahan dan memberikan kesetaraan hak bagi masyarakat pengguna jalan.
Perlunya manajemen lalu lintas, dengan pembatasan kendaraan. Itu PP (peraturan pemerintah) yang sedang kita perjuangkan ke Dephub dan Depkeu, terangnya.
Ada tiga sistem yang akan diterapkan dalam kebijakan ERP nantinya. Pertama adanya gate of entry, yang dijaga atau dengan metode komputerisasi. Kedua, metode on board mobile atau adanya alat yang ditaruh pada mobil. Dan sistem terakhir menggunakan kamera.
Semua sudah dikaji secara menyeluruh. Ini semua membutuhkan sistem pendataan yang baik dan data base yang kuat, juga efektif, urai Fauzi. o nor
Ist.
