Kamis, 11 November 2010 16:53:35

Kinerja BPN DKI Picu Persoalan Hukum

Kinerja BPN DKI Picu Persoalan Hukum

Beritabatavia.com - Berita tentang Kinerja BPN DKI Picu Persoalan Hukum

Berbagai kasus sengketa tanah marak terjadi di DKI Jakarta. Tidak sedikit, kasus-kasus sengketa tanah tersebut berujung pada bentrokan fisik hingga ...

Kinerja BPN DKI Picu Persoalan Hukum Ist.
Beritabatavia.com - Berbagai kasus sengketa tanah marak terjadi di DKI Jakarta. Tidak sedikit, kasus-kasus sengketa tanah tersebut berujung pada bentrokan fisik hingga menyebabkan kematian.

Maraknya kasus ini juga tidak terlepas dari buruk dan sembrononya kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta. Sistim pendataan dan sertifikasi tanah adalah beberapa faktor pemicu, sehingga kasus sengketa tanah terus bermunculan.

Buruknya kinerja Kanwil BPN DKI Jakarta ini bisa dilihat dari sejumlah kasus tanah yang berujung pada kepolisian. Menurut data yang dihimpun di Polda Metro Jaya, hingga September 2010, sebanyak 42.695 kasus yang melibatkan BPN ditangani Polda Metro Jaya.  Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 70 jenis kasus dan 20,38 persen di antaranya adalah kasus pertanahan.

Jumlah ini memang menurun dari tahun sebelumnya. Namun, jumlah kasus yang mencapai puluhan ribu bukanlah prestasi yang patut dibanggakan. Selama periode 2008-2009, terdapat 11.629 kasus yang berasal dari masalah pertanahan.  Rinciannya adalah, 224 terkait kasus tanah, 515 kasus pemalsuan surat, agraria (14), penggelapan (3470), perbuatan curang (6833), sumpah palsu (150), ketertiban umum (423).

Kasus-kasus tersebut adalah dampak dari ketidakmampuan Kanwil BPN DKI Jakarta dalam menangani persoalan pertanahan di Ibukota. Dalam catatan Polda Metro Jaya, Kanwil BPN DKI Jakarta menyumbang sediktinya sekitar 20 persen persoalan hukum di Jakarta. Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi, seandainya petugas BPN mampu mencegah timbulnya persoalan pertanahan. 

Bukan hanya ke Polda Metro Jaya, laporan kasus sengketa tanah juga diterima Satgas Mafia Hukum. Hingga Mei 2010, Satgas menerima sebanyak 1670 pengaduan dari masyarakat. Bahkan kasus sengketa tanah menempati peringkat pertama dibandingkan kasus korupsi dan kasus-kasus lainnya.

Kasus tanah masih berada di atas kasus korupsi. Artinya, ini membutuhkan perhatian ekstra, ujar Sekretaris Satgas Mafia Hukum Denny Indrayana dalam sebuah acara diskusi beberapa waktu lalu.

Ditengah tuntutan untuk segera menyelesaikan persoalan pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat, Tjahyo Widianto malah menuding makelar kasus (markus) dan hakim  Pengadilan Negeri yang tidak pahan UU Pokok Agraria.

Menurut Tjahyo, kasus sengketa tanah yang terjadi di DKI Jakarta cukup memusingkan, karena kasus tersebut rata-rata muncul akibat markus. Ketika kasus sengketa tersebut naik ke meja hijau, kata Tjahyo, majelis hakim di Pengadilan Negeri yang menangani kasus ini kurang memahami Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 Tahun 1960. 

Para markus akan melakukan segala cara untuk memenangkan tanah tersebut. Sementara hakim di Pengadilan Negeri yang menangani kasus ini tidak paham Undang-Undang Pokok Agraria. Akibatnya, hanya berbekal surat girik atau eigendom verponding yang diajukan sebagai bukti kepemilikan oleh para pihak, para hakim memutuskan membatalkan sertifikat tanah yang merupakan produk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dilindungi undang-undang, ungkap Tjahyo.

Larasita
Di tengah berbagai permasalahan tersebut belum juga tertangani, BPN kembali dihadang persoalan lain. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Fakta mengadukan dugaan penyelewengan anggaran pengadaan kendaraan Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita)  di BPN ke KPK.

Ketua Umum Fakta, Anhar Nasution memaparkan, penyelewengan dalam program Larasita tahun anggaran 2008, 2009 dan tahun anggaran berjalan 2010 terdapat pada selisih harga dalam pembelian unit-unit mobil dan sepeda motor Larasita.

Perbedaan harganya sangat mencolok. Dari rekapitulasi yang kami lakukan, ternyata nilai selisih yang sementara ini berhasil kami temukan sangat besar, yakni mencapai Rp58 miliar lebih, ungkan Anhar.  

Menurut Anhar, kebijakan Larasita ditetapkan secara nasional pada 11 Mei 2009. Hal ini  diketahui melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18  Tahun 2009. Guna mensosialisasikan peraturan ini, pada 1 Juni 2009 Sekretaris Utama Kepala BPN Pusat Managam Manurung melayangkan surat edaran nomor 1850/6.1-100/VI/2009 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN tingkat Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Program Larasita ini mulai menemui kendala saat Rizal Anshari, bekas Sekretaris Utama Kepala BPN (September 2006 " 30 November 2007) melayangkan surat kepada Kepala BPN, tanggal 12 Februari 2010.

Surat yang ditembuskan pada pimpinan Komisi II DPR RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sekretaris negara RI, Ketua UKP4 dan seluruh Pejabat Eselon I dan II BPN RI, ini menyoal tentang keprihatinannya terhadap kebijakan Larasita, Reforma Agraria dan Swastanisasi Pengukuran dan Pemetaan Tanah.

Dalam surat Rizal tertulis, program Kepala BPN yang akan menerbitkan sertifikat gratis terhadap 8,15 juta hektar lahan milik masyarakat melenceng. Belakangan, dia menyinggung program utama yang akan dipakai Kepala BPN untuk mencapai target pendistribusian 8.15 juta hektar sertifikat gratis kepada warga masyarakat itu adalah Larasita.

Pernyataan Kepala BPN tersebut dinilai Rizal tidak dapat dipertanggung jawabkan. Secara profesional,baik dari sisi sumber daya manusia, peraturan pendukung dan kondisi pertanahan di Indonesia, disebutkan tidak memungkinkan untuk keberhasilan Larasita tanpa lebih dahulu melakukan reformasi agraria secara tepat dan terukur. O tim

Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Kamis, 21 September 2023
Rabu, 13 September 2023
Selasa, 29 Agustus 2023
Kamis, 17 Agustus 2023
Senin, 12 Juni 2023
Minggu, 19 Maret 2023
Jumat, 17 Februari 2023
Sabtu, 11 Februari 2023
Rabu, 14 Desember 2022
Sabtu, 19 November 2022
Jumat, 17 Juni 2022
Selasa, 19 April 2022