Beritabatavia.com -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajak semua pihak menghentikan polemik pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait belum maksimalnya penanganan transportasi dan infrastruktur di wilayah ibukota Jakarta.
Mingingat, sangat mungkin pernyataan kepala negara itu disalahartikan oleh sejumlah pihak sehingga maknanya tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh presiden, ungkap Kepala Bidang Informasi Publik Diskominfo dan Kehumasan Pemprov DKI, Cucu Ahmad Kurnia, di Jakarta, Selasa (22/2).
Cucu melanjutkan pernyataan presiden SBY tidak pernah menganggap kinerja Pemprov DKI Jakarta seperti pepesan kosong, dalam mengatasi masalah kemacetan yang semakin parah dan infrastruktur yang amburadul. Namun kritik presiden hanya perlu dilakukan terus perbaikan.
Dalam perbaikan, sambung dia, pemprov juga tidak bisa bekerja sendirian, melainkan perlu keterlibatan semua pihak, termasuk dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Dikatakan, pemprov sejauh ini sudah optimal melakukan penataan pembangunan infrastrktur di ibu kota. Jika selama ini, pembenahan infrastruktur seperti transportasi mengalami perlambatan, hal ini lebih disebabkan terganjal oleh peraturan pemerintah yang belum rampung dan belum diterbitkan pemerintah pusat. Pemprov telah optimal dalam melakukan pembangunan infrastruktur, paparnya.
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Azas Tigor Nainggolan, menegaskan, perlambatan penataan pembangunan infrastruktur di Jakarta tidak bisa dibebankan seluruhnya pada Pemprov DKI. Menurut dia, pemerintah pusat juga punya andil besar terhadap keterlambatan tersebut.
Tigor mencontohkan, salah satunya, soal monorail yang hingga kini pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta belum kunjung dilaksanakan. Hingga kini, penyelesaian ganti rugiĀ mega proyek monorail belum juga terselesaikan.
Akibatnya, nasib monorail semakin tidak jelas, apakah akan diambil alih Pemprov DKI Jakarta atau tidak, ungkapnya. o end