Beritabatavia.com -
Pemprov DKI Jakarta akan mengembangkan kapasitas penanggulangan bencana berbasis komunitas menyusul kawasan permukiman di Ibu Kota yang rawan kebakaran, dan rawan banjir. Rencana program ini untuk mendukung DKI memiliki tim siaga bencana berbasis komunitas yang diisi SDM memadai dan terampil dalam menanggulangi bencana.
Memang dibutuhkan peningkatan kapabilatas kelembagaan personil dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat, termasuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, tegas Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto pada peringatan HUT Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Dinas Damkar dan PB) di Jakarta, Selasa (1/3).
Rencana ini, sambung dia, harus didukung program pengurangan resiko kebakaran untuk kelompok kebutuhan khusus, kelompok perempuan dan anak, masyarakat miskin, penyandang cacat, dan kelompok dengan kebutuhan khusus lain.
Prijanto berharap Dinas Damkar dan PB ini dapat berkoordinasi dengan Badan penanggulangan Bencana Daeah (BPBD) yang belum lama dibentuk untuk menangani sejumlah ancaman bencana di kawasan
Jakarta.
Sebab dalam BPBD yang menjadi petugas satuan pelaksana di lapangan yaitu seluruh dinas dan badan yang ada di jajaran Pemprov DKI Jakarta, termasuk Damkar dan BP DKI, tegas Prijanto.
Sejumlah ancaman bencana yang potensial terjadi di Jakarta adalah kebakaran, banjir, dan gempa yang perlu mendapat perhatian khusus bagi Pemprov DKI Jakarta.
Perhatian ini secara khusus dijabarkan dalam Undang-Undang (UU) No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, merubah sistem penanggulangan bencana dari penyelamatan tanggap darurat dan pemulihan menjadi sistem preventif, yaitu kesiapsiagaan dan pengurangan resiko.
Tantangan kita saat ini yaitu menyosialisasikan paradigm baru itu agar menjelma menjadi kebijakan dan prosedur tetap penanggulangan kebencanaan dari tingkat pusat hingga ke tingkat pemerintahan yang
paling bawah, papar Prijanto. o end
Ist.
