Beritabatavia.com -
Masih banyak warga yang beranggapan bahwa Jakarta merupakan wilayah yang kurang bersahabat untuk para pendatang dari luar Jakarta. Menurut pejabat pemkot Jakarta Pusat, hal ini tidak benar.
Siapapun boleh tinggal di Jakarta, tetapi yang datang ke Jakarta harus melakukan proses dokumen kependudukan yang benar yaitu melengkapi surat pindah dan keterangan lainnya, ujar Walikota Jakarta Pusat, Saefullah.
Selain mengurus dokumen kependudukan dari daerah asal, warga pendatang tersebut harus mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal di Jakarta yang jelas, tegas Saefullah didampingi Asisten Pemerintahan Darma Sembiring.
Menurut walikota Jakpus, kalau tidak mempunyai skill atau keahlian untuk hidup di kota besar dikhawatirkan akan menjadi pengangguran sehingga menjadi beban bagi kita semua dan pada akhirnya dapat menimbulkan kerawanan sosial.
Menyinggung masalah ruang terbuka hijau di DKI Jakarta, menurut Saefullah, idealnya ruang terbuka hijau di Jakarta 30 persen dari luas yang ada, namun saat ini ruang terbuka hijau (RTH) di DKI Jakarta baru mencapai 7,6 persen.
Untuk itu pada tahun 2012 di wilayah Jakarta Pusat ada rencana pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau, jika ada warga yang ingin dibebaskan tanahnya untuk RTH bisa langsung menghubungi lurah maupun camat, tambah Saefullah.
Plh Ka.Sudin Kominikasi, Informatika dan kehumasan Jakarta Pusat, M. Yusuf Kasim kegiatan Dialog interaktif diikuti 100 orang terdiri dari unsur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Lembaga Musyawarah Kota (LMK) dan tokoh masyarakat se Jakpus.
Sedangkan narasumber yaitu Prof.Dr.Paulus Wirutomo ( Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta, H.Amarullah Asbah ( Ketua FKDM DKI Jakarta ), dan Bambang Harimurti ( Wakil Ketua Dewan Pers DKI Jakarta ).
Adapun tujuan dari kegiatan dialog ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kerawanan sosial serta mendukung terwujudnya situasi kondusif, aman, tertib, tentram dan sejahtera di Wilayah Jakpus, kata Yusuf. O brn
Ist.
