Kemacetan Membunuh Produktivitas

Beritabatavia.com - Kemacetan di Jakarta tidak lagi hanya sekadar meresahkan dan menimbulkan kekesalan. Tetapi sudah sampai pada tingkat pembunuhan  aktivitas dan produktivitas masyarakat. Akibatnya, semua pihak  mengalami kerugian yang sangat besar.Sementara langkah dan upaya pemerintah belum secara langsung bisa mengatasi kemacetan yang terjadi setiap hari.

Kahadiran angkutan massal seperti trans Jakarta (busway) yang mendapat  fasilitas jalur khusus, tak juga bisa mengurangi kemacetan. Justru menuai pertanyaan, bagaimana mungkin akan menjadi lancar, jika ruas jalan yang sudah tidak memadai, masih digunakan secara khusus untuk lintasan transJakarta.

Terbukti dengan upaya penertiban disertai denda untuk mensterilkan jalur busway, yang berdampak pada kemacetan yang semakin parah. Mempertahankan kelangsungan jalur khusus transJakarta, bukan solusi yang terbaik. Justru, kondisi ini bisa menjadi bom waktu, yang siap meledak kapan saja.

Tak dapat dibayangkan, jika kesabaran masyarakat jebol, setelah letih bergumul dengan kemacetan setiap hari. Sementara penyelenggara dan pembina lalu lintas dan angkutan jalan, tak juga dapat memberikan solusi. Maka, hampir dapat dipastikan, masyarakat pengguna jalan akan memaksa menggunakan jalur khusus busway.

Sementara, pencanangan 17 langkah kemacetan pada tahun 2010 dan ditargetkan tercapai pada 2014, dimana tujuh poin menjadi tanggung jawab Pemprov DKI selebihnya wewenang pemerintah pusat, belum berjalan. Justru kemacetan di Jakarta kian runyam dipicu kebijakan pemerintah pusat yang berpihak pada kendaraan pribadi atau pengadaan mobil murah.

Secara kasat mata dapat dilihat tiga masalah pokok penyebab kemacetan di Jakarta.
Pertama, pertumbuhan ruas jalan sangat tidak seimbang dengan populasi kendaraan. Sehingga ruas jalan yang ada, sudah tidak layak menampung  jumlah kendaraan yang setiap hari terus bertambah.

Kedua, sarana dan prasarana yang sangat minim. Sehingga, kerusakan jalan memicu terjadinya kemacetan.

Ketiga,penegakan hukum yang masih lemah, seakan pelanggaran terhadap ketentuan(rambu-rambu) menjadi hal biasa. Pemerintah gagal menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas masyarakat.

Melihat tiga masalah pokok penyebab kemacetan di ibukota dan kota-kota besar lainnya. Maka, pemerintah harus berani melakukan upaya revolusioner terhadap minimal dua dari tiga masalah tersebut. Selain dilakukan secara bersamaan, juga harus konsisten.

Pertanyaannya, apakah pemerintah berani menekan jumlah kendaraan yang notabene Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan primadona bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov DKI. Atau siapkah pemerintah untuk menambah ruas jalan, mengingat dibutuhkannya dana yang cukup besar untuk pembebasan lahan yang harganya sudah sangat mahal.

Kemudian, pemerintah dan kepolisian  sebagai penyelenggara dan pembina lalu lintas dan angkutan jalan, harus serius melakukan penegakan hukum, terhadap semua bentuk pelanggaran aturan lalu lintas. Disertai dengan menggelar kampanye tentang tertib lalu lintas adalah budaya bangsa Indonesia.

Apabila pemerintah sebagai  penyelenggara dan penanggung jawab serta pembina lalu lintas dan angkutan jalan, tidak berani  melakukan upaya yang revolusioner, maka ruas-ruas jalan di ibukota dan kota-kota besar lainnya akan berubah menjadi arena parkir. Kemacetan akan membunuh aktivitas dan produktivitas masyarakat.O edison siahaan