Beritabatavia.com -
Bersumpah akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta memegang teguh konstitusi dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.
Sumpah itu diucapkan usai melalui proses panjang yang penuh perjuangan dari sejak awal mendaftar sebagai calon bersama pasangan. Pada tahapan kampanye, pasangan serta tim sukses bekerja keras merebut perhatian dan simpati ratusan juta warga calon pemilih. Orasi lantang, bergelora membakar semangat saat menyampaikan rangkaian kata penuh janji dihadapan ribuan orang yang datang saat pesta demokrasi digelar.
Indahnya, tidak ada respon terhadap janji-janji yang ditebar diberbagai tempat dan sudut negeri. Seakan semua optimis janji itu akan terealisasi,padahal pengumbar janji juga belum yakin dapat mewujudkannya.
Seiring perjalanan waktu, janji tanpa catatan hanya tinggal janji, hilang tergerus masa.Beruntung, warga memiliki sikap pelupa.Apalagi jumlah warga yang smart dan berupaya menuntut promise yang pernah diucapkan lebih sedikit dibanding warga yang nafasnya lega setelah disuguhi bansos serta kartu ini dan itu. Hingga dapat memenangkan dua kali pertarungan dalam pesta demokrasi yang digelar.
Bahkan bersama pendukung setia,menyusun strategi untuk merubah aturan masa jabatan menjadi tiga periode. Atau setidaknya masa jabatan yang akan berakhir pada 2024 bisa diperpanjang dua atau tiga tahun ke depan.
Ada apa bangsa ini. Mengapa gelombang protes menuntut realisasi janji kampanye, tidak terdengar riuh. Justru percaya dan mendukung, walaupun beberapa janji belum terwujud. Tidak juga terdengar suara bernada malu atau bersalah lantaran belum mewujudkan maupun melanggar janji. Seperti beberapa janji pada periode pertama. Diantaranya, tidak bagi-bagi kekuasaan. Faktanya, semua parpol pengusung dan pendukung mendapat jatah Menteri dan sejumlah tim sukses masuk dalam struktur pemerintahan serta menjadi komisaris BUMN.
Pada Kamis 3 Juli 2014 di barat Ibukota, dengan suara lantang, berjanji akan menciptakan 10 juta lapangan kerja. Tetapi justru mempermudah tenaga kerja asing masuk. Membuat posisi tenaga kerja lokal sebab sulit bersaing dengan tenaga kerja asing yang sekaligus pemilik modal.
Layaknya seorang nasionalis tulen dan sangat cinta tanah air, pada 2014 silam kembali berjanji akan mandiri tidak akan meminjam uang ke luar negeri.Semua proses pembangunan pendidikan dan infrastruktur akan menggunakan dana sendiri. Sialnya, Bank Central mencatat utang luar negeri (ULN) hingga Mei 2019 mencapai US$368,1 miliar atau sekitar Rp5.153 triliun. Bahkan pada Agustus 2021 utang sudah mencapai Rp 6.625,43 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 40,85 persen. Posisi ini terus mendekat ke batas yang diizinkan Undang-undang Keuangan Negara yaitu 60 persen. Artinya di era ini utang luar negeri bertambah.
Saat forum debat capres menyatakan tegas akan mempersulit perizinan investasi asing. Tetapi lupa saat Forum APEC dan G20 menjanjikan akan memberikan kumudahan.
Beruntung tidak banyak yang ingat saat berjanji tidak akan menghapus subsidi BBM yang disampaikan kepada anggota Ikatan persaudaraan ojol. Disampaikan subsidi bagi rakyat kecil adalah sebuah keharusan, membuat pendengar saat itu kagum.
Hampir seluruh rakyat tau tentang mobil dinas saat memimpin sebuah kota kecil di tengah pulai ini. Mobil itupula yang mempopulerkan namanya hingga memimpin ibukota. Jumat 19 September 2014 berjanji akan mengembangkan industri mobil nasional hingga sejajar dengan mobil merek lainnya.Sayangnya,masih sulit menemukan mobil itu.
Sebelumnya atau Rabu 2/7/2014 di sebuah daerah yang sejuk,kembali memastikan tidak akan impor pangan. Harus berani stop impor pangan,kita punya beras,daging,kedelai, sayur, buah dan ikan. Tetapi sampai saat ini impor pangan tak terbendung justru arusnya semakin deras.
Pada kampanye periode pertama, juga ada janji akan membawa bangsa untuk mencicipi pertumbuhan ekonomi di angka 7 persen. Bahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan ekonomi mencapai 8 persen. Nyatanya, realisasi target masih di bawah harapan. Malu sebutin angka capaiannya. Apalagi nilai tukar dolar yang pernah dijanjikan tidak boleh diatas Rp 10.000, tak pernah terwujud.
Terlalu banyak janji yang belum terealisasi,tetapi yang sulit dilupakan adalah proyek kereta cepat selesainya lambat.Niat awal proyek kereta cepat itu tidak menggunakan dana APBN. Seperti yang tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 Perpres 107 tahun 2015.
Tetapi aturan yang diteken pada 6 Oktober 2015 itu diubah dengan Perpres No 93 tahun 2021. Alasannya untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional,pemerintah dapat menggunakan pembiayaan dari APBN. Dukungan dengan cara penyertaan modal negara maupun melalui penjaminan. Bukan pinokio, tetapi maafkan bila tidak jujur mencintaimu.
0 Edison Siahaan
Ist.
