Beritabatavia.com -
Filsuf terkenal Immanuel Kant mengucapkan, manusia bisa bertindak sesuai kemauannya sendiri namun tidak bertentangan dengan moral yang berlaku di dalam lingkungannya.
Sementara sebuah adigum latin yang populer 'ubi societas ibi justicia' artinya di mana ada masyarakat dan kehidupan di sana ada hukum.Atas dasar itulah,sepakat membuat aturan berupa norma dan sanksi yang harus ditaati untuk menjaga ketertiban serta mencegah kekacauan ditengah kehidupan masyarakat. Siapapun yang melanggar hukum positif atau aturan yang berlaku akan dijatuhi sanksi berupa denda hingga sanksi penjara.
Sesuai amanat Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum. Tentu sepakat dan selalu semangat dengan semboyan yang kerap terdengar 'fiat justitia ruat caelum' atau hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh.Artinya dalam kondisi apapun hukum harus ditegakkan dan tetap menjadikan hukum sebagai panglima. Hukum sebagai sistem terpenting dan menjadi landasan dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan dan kelembagaan negara.
Pengaruh budaya dan adat istiadat maupun agama mendorong pembentukan dan sistem serta penegakan hukum menjadi beragam dan bervariasi. Semestinya implementasi keragaman itu disertai dengan upaya pencerahan untuk mencerdaskan masyarakat. Agar publik tidak memaknai dan menggunakan ungkapan'Vox populi,vox dei'atau suara rakyat adalah suara Tuhan,sebagai alat tekan untuk mempengaruhi keputusan hukum sesuai dengan keinginannya.
Hukum positif di Indonesia diatur melalui undang-undang,peraturan pemerintah, keputusan presiden sampai peraturan daerah. Dalam tahapan proses penegakan hukum itulah pihak terkait menyampaikan argumen dengan dalil sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan masing-masing.Sehingga keragaman argumen dalam praktik penegakan hukum selalu diwarnai dengan keriuhan silang pendapat.
Tetapi dalam tahapan proses peradilan sebagai benteng terakhir penegakan hukum untuk mencari keadilan.Sosok Hakim memiliki peran penting dan dominan.Hakim memiliki independensi memutuskan sebuah perkara tidak hanya semata atas dasar bukti dan fakta serta aturan yang tertulis dalam kitab undang-undang dan peraturan yang ada.
Hakim dapat menggali sumber hukum lainnya.Hakim juga dapat membuat Yurisprudensi atau putusan terhadap perkara yang tidak diatur dalam Undang-undang.Selanjutnya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaian suatu perkara yang sama.
Bahkan Hakim dapat memutuskan berdasarkan keyakinan bahwa fakta dan data yang ada di persidangan saling berkaitan atau tidak.Hakim juga dapat mempertimbangkan rasa keadilan ditengah masyarakat.
Namun, putusan Hakim tidak boleh berpihak pada kepentingan penguasa maupun pengusaha, kendati berkolaborasi untuk mendapatkan legalitas. Hakim tidak boleh membuat keputusan yang didasari atas desakan dan keinginan kelompok tertentu. Putusan Hakim tidak harus sesuai dengan suara warganet atau netizen.Ketokan palu hakim harus menjadi keputusan yang sekaligus mendistribusikan keadilan dan tidak menimbulkan kegaduhan.
Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Palmer Situmorang, menyebut jabatan Hakim sebagai wakil Tuhan harus dihormati semua pihak.Segala ketidakpuasan atas putusan hakim dapat diselesaikan melalui jalur yang tersedia.Hendaknya para Hakim yang mulia harus tetap bersikap profesional dan memiliki integritas serta bekerja dengan hati nurani.
Semua pihak hendaknya telah mengetahui,hukum adalah syarat untuk memiliki kehendak bebas tetapi bisa menyesuaikan dan mengikuti ketentuan dan peraturan.Seluruh warga negara semestinya memahami,hukum menjadi mediator hubungan antar manusia serta dasar setiap aktivitas masyarakat.Siapapun harus menempatkan Hukum sebagai alat bantu untuk semua proses perubahan yang terjadi ditengah masyarakat.
0 Edison Siahaan
Ist.
