Demi Kepentingan Umum

Beritabatavia.com - Kebijakan mengabaikan hukum dengan mengambil keputusan di luar jalur hukum, dapat dilakukan demi untuk kepentingan umum, kepentingan kemanusiaan, kepentingan keadilan, dan kepentingan edukasi.

Terhadap kebijakan tersebut, semestinya harus dapat ditunjukkan dan dibuktikan bahwa kebijakan yang diambil sudah memenuhi ke empat unsur tadi.Entah yang dikatakan diskresi, alternative dispute resolution, restorative justice,deponeering ke empat  hal diatas dapat ditunjukan.

Hukum adalah simbol peradaban bukan unsur jual beli atau bargaining keselamatan. Akan menjadi aneh jika ke empat hal di atas menjadi kedok atau tameng ketakutan, solusi jual beli keamanan jabatan, menutupi perkeliruan atau bahkan demi sesuatu yang menguntungkan maupun untuk mengenakan diri maupun kroni. Hukum bukan ajang balas dendam, hukum bukan ajang pembunuhan karakter.

Hukum tatkala dijadikan ikon peradaban maka hukum semestinya dibuat untuk :
1.Mengatur dan  menata keteraturan social.
2.Melindungi, mengayomi dan sebagai bagian pelayanan kepada  public.
3.Menyelesaikan konflik secara beradab.
4.Mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas.
5.Sebagai sandaran adanya kepastian.
6.Memberikan rasa keadilan,
7.Edukasi.

Ketika hukum dimiliki pejabat, atau orang yang bersalah, punya trik dan data untuk mengancam pejabat maka hukum akan jauh dari keadilan. Karena hokum bisa jadi diperdagangkan dan adanya praaktik jual beli keadilan atas nama banyak kepentingan.

Kepentingan umum bukan karena ketakutan pejabat, bukan karena keterbelengguan pejabat dan bukan karena pejabat yang ingin tukar guling keamanan dan keselamatan dirinya atau kroni.

Kepentingan umum adalah demi kemanusiaan, rasa keadilan, pembangunan peradaban,pencegahan konflik yang lebih luas, edukasi. Yang terpenting adalah untuk mengangkat harkat martabat manusia. Ketika di luar itu sebenarnya sudah menjadi penyimpangan. The excessive of discretion is a potential source of corruption.O Kombes DR CdL