Berburu Binatang Buas Dengan Ketapel

Beritabatavia.com - Secara teoritis Negara memiliki tujuan dan fungsi yang dipengaruhi dan dilaksanakan sesuai dengan sistim atau sifat organisasi serta legalitas kekuasaan sebuah Negara.
 
Pancasila merupakan kesepakatan politik para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dijadikan ideologi bangsa dan sumber setiap kebijakan dalam upaya melaksanakan fungsi demi terwujudnya tujuan Negara.
 
Pancasila menjadi dasar untuk menjalankan fungsi Negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta upaya pencegahan terjadinya konflik di masyarakat Indonesia yang majemuk.  Pancasila harus menjadi tuntunan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pancasila harus menjadi dasar atas seluruh  upaya Negara yang akan melaksanakan fungsinya. Artinya, Pancasila menjadi landasan untuk mengimplementasikan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan, dan keamanan (Ipoleksosbudhankam).

Pancasila merupakan pedoman untuk menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara mencapai tujuan, serta mengatur kehidupan rakyat Indonesia. Pancasila sudah teruji mampu menjadi alat pemersatu dan menjaga eksistensi budaya serta kepribadian bangsa Indonesia.

Sejatinya, Pancasila harus tetap menjadi pedoman bangsa Indonesia. Pancasila tidak boleh kehilangan makna, justru  harus mengalir di dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia.  Negara bertanggungjawab dan memastikan serta menjadikan Pancasila sebagai filter untuk berbagai hal yang tidak sesuai dengan budaya dan sistem kenegaraan Indonesia.

Sayangnya, perkembangan era globalisasi mulai menggiring  perilaku  masyarakat Indonesia yang cenderung mengikuti budaya barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai  Pancasila. Tidak hanya itu, era globalisasi mulai menghanyutkan masyarakat Indonesia dengan praktik eksploitasi dengan paham kapitalisme dan liberalisme. Bahkan, berupaya melupakan warisan nenek moyang, seperti ekonomi kerakyatan, budaya gotong royong, musyawarah mufakat,koperasi dan beragam potensi lokal lainnya.

Masyarakat Indonesia sedang mencari identitas diri yang baru, agar mampu bersaing menghadapi era globalisasi yang mengalir deras kesetiap sendi kehidupan masyarakat dunia. Perlahan, masyarakat mulai melupakan sejarah  bangsa yang memiliki perbedaan latar belakang budaya dan keyakinan.  Masyarakat Indonesia mulai krisis kebhinekaan yang merupakan ciri khas sekaligus kekayaan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain.
 
Masyarakat Indonesia diterpa krisis kepercayaan diri, sehingga mencari ideologi impor yang diyakini lebih efektif untuk bisa bersaing sekaligus solusi untuk menjawab tantangan pada era globalisasi. Tanpa sadar, budaya dan sistem ekonomi dengan prinsip pasar bebas adalah  saluran ideologi Kapitalisme dan Liberalisme yang telah menggiring kita pada budaya konsumtif.

Sudut pandang dan sikap berbangsa yang digandrungi saat ini tak lagi memiliki daya tangkal terhadap potensi gangguan yang menggerus semangat nasionalisme. Sehingga potensi  memasung kreatifitas dan inovasi untuk menggali budaya dan kekayaan alam Indonesia untuk dapat menjadi modal untuk kemajuan dan kesejahteraan.
 
Kekhwatiran terhadap proses terkikisnya nasionalisme, budaya toleransi,gotong royong,kebhinekaan dan berbagai krisis lainnya semakin meningkat. Sebab  Negara yang seharusnya pemegang kunci utama untuk mencapai tujuan, justru hanya sebagai stempel legalisasi. Negara terkesan hanya untuk  melengkapi persyaratan administrasi terselenggaranya  pasar bebas dengan paham kapitalisme dan liberalisme di negeri ini.
 
Kewajiban dan tanggungjawab serta upaya Negara belum berdampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan hidup demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Rakyat seperti berburu di hutan rimba yang penuh dengan binatang buas dan ganas, tetapi hanya dengan menggunakan senjata ketapel atau peralatan seadanya. Semangat dan daya saing masyarakat tersandung bahkan terjepit dengan kebijakan yang kurang pro rakyat, seperti penghapusan subsidi BBM dan listrik yang rencananya akan diberlakukan pada awal 2017 mendatang.

Pembangunan infrastruktur di dominasi modal asing, yang kelak menjadi beban anak cucu bangsa Indonesia. Disusul derasnya arus tenaga kerja asing menguasai proyek-proyek raksasa dengan modal asing. Serta pengelolaan sumber daya alam yang belum sepenuhnya demi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat Indonesia.
 
Membentuk pemerintahan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia,merupakan tujuan Negara yang diamanatkan dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945. Tujuan mulia itu tercapai, apabila Negara menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya secara konsisten dan konsekuen serta pro rakyat , bukan atas dasar keinginan sekelompok atau golongan tertentu semata. O Edison Siahaan