Rapor Rakyat Untuk Jokowi

Beritabatavia.com - Kepala pemerintahan atau Presiden adalah pelaksana amanat yang ditentukan rakyat lewat perwakilan. Sehingga, rakyat maupun perwakilannya dapat mengawasi,mengingatkan hingga  mencabut mandat Presiden, jika tidak lagi memiliki kompentensi yang cukup untuk menjalankan amanat rakyat, atau melakukan penyelewengan dari isi amanat yang ditetapkan oleh perwakilan rakyat. Sejatinya, proses dan sistim itulah demokrasi yang relevan dengan Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Expektasi rakyat Indonesia menjadi modal dasar sekaligus  energy positif bagi pemerintah untuk melaksanakan amanat yaitu mencapai tujuan kemerdekaan. Pemerintah wajib mewujudkan harapan masyarakat untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Pemerintah harus mampu menjamin terwujudnya kesejahteraan kehidupan ekonomi dan sosial serta menjaga Kamtibmas tetap kondusif. Pemerintah harus membangun suasana dan kondisi menyenangkan untuk memupuskan rasa khawatir masyarakat saat melaksanakan aktifitasnya. Sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki dan kecintaan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia.
Berada pada era globalisasi yang serba canggih, usia  kemerdekaan Indonesia yang sudah 72 tahun dan memasuki 20 tahun era reformasi. Tak dapat dipungkiri, banyak perkembangan dan kemajuan yang dicapai, seperti dalam bidang pembangunan dan teknologi. Meskipun, ada sebagian dari masyarakat yang mengalami dan merasakan bahwa proses pencapaian pembangunan itu kurang memberikan kepastian, sehingga menuai kecemasan.

Sebagian rakyat Indonesia menilai, beragam peristiwa seperti  politik, penegakan hukum, Pilkada, sinergi antar kementerian, ekonomi, pengangguran, kebijakan pembangunan, dan lain-lain yang menimbulkan kegaduhan sehingga memicu kekhawatiran, kecemasan, ketidakpastian. Seluruhnya menjadi satu rasa dengan sebutan  kegagalan mengelola Negara dan menuai ketidak percayaan.

Seperti yang disuarakan Mahasiswa Bela Indonesia (MBI) yang tergabung dalam  lintas universitas. Pada pukul 19.00 ,Minggu 21 Januari 2018, mereka menggelar deklarasi tiga tahun kegagalan Jokowi-JK mengelola Negara. Selain itu, MBI juga mengundang seluruh lapisan masyarakat agar datang ke  Taman Ismail Marjuki dan Tugu Proklamasi untuk menghadiri deklarasi tiga tahun kegagalan Jokowi-JK. Tak lupa MBI juga mengingatkan agar membawa lilin untuk dinyalakan bersama di lokasi deklarasi sebagai bentuk ungkapan kegagalan pemerintahan Jokowi-JK.

Lintas Universitas yang tergabung dalam MBI menyebut Negara diambang kehancuran oleh ketergantungan utang luar negeri. Jumlah utang luar negeri (ULN) pemerintah pusat terus bertambah. MBI menyodorkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah utang pemerintah di akhir 2014 tercatat Rp 2.604,93 triliun. Dan hingga akhir Mei 2017 lalu, jumlah total utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 3.672,33 triliun.

Bahkan MBI juga mendapat informasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, beberapa utang jatuh tempo dalam periode dua tahun ke depan, yakni 2018 dan 2019.

MBI menilai, akibat tekanan utang yang akan jatuh tempo, terlihat pengelolaan Negara oleh pemerintah seperti mengelola korporasi simpan pinjam. Selain itu, MBI juga menggugat 10 janji Jokowi yang tidak dilaksanakan.
1. Buy back Indosat
2. ‎Tidak bagi-bagi kekuasaan
3. ‎Tidak menaikan BBM
4. ‎Ciptakan 10 juta lapangan kerja
5. ‎Tidak akan ngutang LN lagi
6. ‎Persulit Investasi Asing
7. ‎Menyelesaikan kasus Munir
8. ‎Bangkitkan Industri mobil nasional
9. ‎Jaksa Agung bukan dari parpol
10. ‎Tidak impor pangan

Belum adanya dampak yang signifikan terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pengelolaan Negara yang mirip dengan mengelola korporasi simpan pinjam serta ingkar dengan janji, menjadi landasan MBI menggealar deklarasi  kegagalan pemerintahan Jokowi-JK.

Hendaknya, deklarasi yang digelar MBI, tidak serta merta memupuskan harapan dan kecintaan terhadap tanah air. Tetapi lilin-lilin yang dinyalakan sebagai pertanda adanya cahaya yang dapat menerangi perjalanan panjang demokrasi di Indonesia.  Merdeka ! O Edison Siahaan