Mewujudkan Kamseltibcarlantas

Beritabatavia.com - Kondisi lalu lintas di kota-kota besar khususnya Ibukota Jakarta masih menjadi unresolved risk atau permasalahan yang belum terselesaikan. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan Polri seperti tidak memberikan dampak signifikan dalam upaya mewujudkan keamanan,keselamatan,ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlanatas).

Justru beragam permasalahan seperti kemacetan menjadi menu sehari-hari bagi masyarakat pengguna jalan raya. Kemacetan sudah mengganggu aktivitas yang berdampak pada penurunan produktifitas masyarakat.

Secara kasat mata dapat dilihat beberapa point yang potensi menimbulkan permasalahan lalu lintas khususnya kemacetan :

Pertama, Populasi kendaraan bermotor yang tidak terkontrol sehingga jumlah kendaraan bermotor jauh  lebih besar dari daya tampung ruas dan panjang jalan yang tersedia.

Kedua, belum maksimalnya pemerintah memenuhi kewajibannya untuk menyediakan transportasi angkutan umum yang terintegrasi ke seluruh penjuru dan terjangkau secara ekonomi serta aman dan nyaman.

Ketiga, kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat masih jauh dari harapan. Ditambah penegakan hukum belum maksimal dan konsisten. Bahkan terkesan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas hanya dilakukan saat operasi Zebra, Simpatik dan operasi Patuh.

Keempat, semangat pemerintah membangun infrastruktur yang terkesan hanya berdasarkan aroma keinginan serta bermuatan pencitraan.

Tentu kondisi seperti ini tidak boleh terbiarkan. Apalagi  lalu lintas adalah cermin budaya dan potret modrenitas bangsa serta urat nadi kehidupan.  Karena nyaris seluruh aktivitas masyarakat berkaitan dengan lalu lintas. Maka empat tindakan yang perlu dan segera dilaksanakan secara konsisten untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas adalah : 
Pertama, harus lebih dulu memastikan sudah terbangun/tercipta sinergi antar instansi yang masing-masing mendapat peran dan fungsi serta tanggungjawab sesuai amanat Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga setiap kebijakan yang akan diimplementasikan sudah melalui kesepakatan bersama serta menjadi derap langkah, sikap dan tindakan yang sama.

Kedua, fokus pada kebijakan menekan populasi kendaraan bermotor sampai jumlahnya ideal dengan daya tampung ruas dan panjang jalan yang ada. Disertai rekayasa lalu lintas untuk melakukan pembatasan gerak kendaraan pada ruas jalan dan waktu tertentu dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Ketiga, mempercepat proses penyediaan transportasi angkutan massal yang aman,selamat,nyaman dan terintegrasi ke seluruh pelosok/penjuru serta terjangkau secara ekonomi. Bersamaan dengan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadikan tertib dan selamat berlalu lintas sebagai kebutuhan yang harus ditaati.  Disertai penegakan hukum yang konsisten bukan hanya saat menggelar operas sajai.

Keempat, melakukan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur jalan, sehingga tidak merangsang masyarakat untuk memiliki kendaraan. Setiap pembangunan infrastruktur hendaknya merupakan kebijakan yang berdasarkan asas transparan, akuntabel,berkelanjutan,partisipatif, bermanfaat,efisiensi dan efektif,seimbang,terpadu,mandiri serta sesuai kebutuhan dan dipastikan telah melalui proses yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Permasalahan lalu lintas dapat dilihat secara kasat mata. Apabila permasalahan lalu lintas masih terus terjadi, dapat dipastikan karena belum dilakukan upaya maksimal untuk mwnyelesaikan penyebab permasalahan tersebut. 

Pemerintah hendaknya fokus menyelesaikan permasalahan lalu lintas dengan upaya-upaya yang substansional agar Kamseltibcarlantas dapat terwujud di Indonesia. O Edison Siahaan/ ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW).