Senin, 26 Desember 2011 15:35:14

Mengapa Harus Berpisah

Mengapa Harus Berpisah

Beritabatavia.com - Berita tentang Mengapa Harus Berpisah

Buruknya hubungan antara Gubernur DKI Fauzi Bowo dengan Wakilnya Prijanto yang sudah lama berlangsung, kini tidak lagi hanya diketahui kalangan ...

Mengapa Harus Berpisah Ist.
Beritabatavia.com - Buruknya hubungan antara Gubernur DKI Fauzi Bowo dengan Wakilnya Prijanto yang sudah lama berlangsung, kini tidak lagi hanya diketahui kalangan internal Pemprov DKI, tetapi sudah menjadi milik publik.

Hal itu terkuak, setelah Prijanto melayangkan sepucuk surat perpisahan dengan Fauzi Bowo kepada  Menteri Dalam Negeri. Surat pengunduran diri itu, sontak mengngagetkan warga Jakarta dan para politisi ibukota. Putusan Prijanto untuk mundur dari jabatan sebagai wakil gubernur DKI, menjadi topik menarik dalam setiap pembicaraan warga. Apalagi, Prijanto tidak membeberkan alasan yang mendasar, sehingga menimbulkan pertanyaan,  mengapa harus berpisah ?

Memang, dalam era demokrasi,  kebebasan untuk menyampaikan pendapat seperti yang dilakukan Prijanto mendapat tempat. Namun dalam mengekspresikan apa yang kita perjuangkan, tetap harus memperhatikan kaidah yang berlaku. Jangan sampai kebebasan yang kita lakukan mengganggu kepentingan pelayanan masyarakat, apalagi sampai mengganggu ketertiban dan keamanan.

Dalam konteks itulah kita ingin melihat apa yang terjadi antara Gubernur Fauzi Bowo dengan Prijanto. Prijanto seharusnya ingat bahwa wakil Gubernur adalah jabatan publik. Untuk mundur dari jabatan itu, harus memberikan alasan yang jelas dan bisa diterima.
Apalagi, jika posisi tersebut didapat dengan melalui proses Pemilihan umum.
Jika tidak, maka Prijanto boleh dibilang melecehkan proses Pemilu. Kalau hanya karena perbedaan-perbedaan kecil, kenapa dulu memutuskan diri berpasangan ?
Sejumlah pakar politik mengatakan, kejadian seperti ini bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi kita. Karena seseorang yang memutuskan untuk mencalonkan diri dalam Pemilu, seharusnya maju dengan paradigma mengemban amanat hingga tuntas.

Mundur di tengah masa jabatan, adalah bentuk pengingkaran terhadap  amanat
rakyat. Serta tindakan mubazir bagi proses demokrasi, karena ongkos Pemilu sangat mahal.
Disatu sisi , mundurnya Prijanto merupakan bukti kegagalan partai politik (Parpol) melaksanakan demokrasi, khususnya pada saat pencalonan Pilkada. Parpol yang berhak untuk mengajukan calonnya, tidak memperhatikan kesamaan visi misi dan karakter pasangan calon yang dimajukan.

Parpol terkesan hanya ingin bagaimana  memenangkan Pilkada,demi mewujudkan keinginannya yang tersembunyi. Tanpa, menggali lebih jauh, apakah pasangan yang dijagokan bisa bekerja sama, setelah terpilih pada Pilkada.

Kondisi itu terbukti dengan pasangan Fauzi Bowo-Prijanto. Hanya beberapa saat setelah  memenangkan Pilkada DKI pada 2007 silam. Hubungan keduanya sudah menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang sangat prinsip dalam hal kepemimpinan.Hingga meruncing ke masalah kewenangan dan tanggungjawab antara Gubernur dan wakilnya.

Prijanto merasa kurang diperankan oleh Fauzi Bowo selama menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kemudian, bersikap tegas dengan keputusan mundur dari jabatan sebagai wakil gubernur DKI.

Padahal, banyak kalangan menilai, Prijanto merupakan sosok potensial untuk tampil sebagai salah seorang pemimpin Jakarta ke depan. Sebagai pemimpin yang berasal dari kalangan militer, Prijanto dikenal sebagai sosok yang tegas, santun, dan aspiratif. Sayangnya, potensi Prijanto tidak dioptimalkan oleh Fauzi Bowo. Ada Apa ? 0 edison siahaan






Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Kamis, 04 Juni 2020
Kamis, 28 Mei 2020
Selasa, 26 Mei 2020
Sabtu, 23 Mei 2020
Rabu, 20 Mei 2020
Kamis, 14 Mei 2020
Senin, 04 Mei 2020
Senin, 27 April 2020
Sabtu, 25 April 2020
Sabtu, 18 April 2020
Rabu, 15 April 2020
Jumat, 10 April 2020