Keamanan

Beritabatavia.com - Sudah selayaknya Kapolda Metro Jaya Irjen Untung Radjab memberikan jaminan keamanan di ibukota Jakarta. Agar masyarakat yakin, bahwa polisi sudah melakukan upaya antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, saat pelaksanaan Pilkada DKI putaran kedua yang diselenggarakan pada 20 September mendatang.
 
Hendaknya, seluruh jajaran Polda Metro Jaya mewujudkan jaminan Kapolda tersebut, dengan meningkatkan kewaspadaan, dan cepat melakukan tindakan antisipasi, terhadap segala sesuatu yang potensi menimbulkan gangguan keamanan.

Karena pada dasarnya fungsi dan tugas serta tanggungjawab kepolisian sesuai dengan amanat undang-undang No 2 tahun 2002 adalah memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Serta sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat.

Apalagi, Konstitusi secara tegas menugaskan negara melindungi segenap rakyat Indonesia. Artinya, negara berkewajiban menghadirkan rasa aman bagi rakyat. Polri sebagai pengembang tugas dan tanggung jawab dalam penegakan hukum,  harus berupaya maksimal dan mengajak semua elemen untuk berpartisipasi untuk menciptakan rasa aman, tentram dan damai.

Kedepan rasa aman masyarakat tidak lagi terguncang oleh teror seperti yang terjadi di Surakarta, baru-baru ini. Kemudian, penemuan bom di Tambora, Jakarta Barat pada 5 September 2012, serta ledakan bom di Depok, Jawa Barat pada 8 September 2012 lalu.

Polri harus lebih siap dari masyarakat untuk menghadapi semua ancaman teror, maupun gangguan keamanan lainnya. Jangan seperti peristiwa di Surakarta menyebabkan seorang polisi gugur dan dua lainnya luka-luka.
Sebab peristiwa Surakarta menggambarkan ketidakberdayaan aparat kepolisian  mendeteksi potensi teror, sehingga  menjadi korban. Sekaligus mengundang pertanyaan masyarakat atas kesiapan aparat kepolisian. ’Bila aparat keamanan tak kuasa melindungi diri, bagaimana pula mereka melindungi rakyat?’.

Lemahnya kemampuan Polri mendeteksi potensi teror maupun gangguan keamanan kembali terlihat dalam kasus ledakan bom di Depok.  Karena, tidak tampak ada upaya Polri untuk mencermati atau mencurigai aktivitas Yayasan Yatim Piatu Pondok Bidara, yang tidak memiliki anak asuh.

Maka dapat dikatakan bom Depok merupakan kegagalan Polri mendeteksi apalagi memutus jaringan teroris. Bom Depok juga merupakan bukti tidak efektifnya proyek deradikalisasi yang digembar-gemborkan selama ini.
Kemudian masyarakat merindukan keberadaan  fungsi intelijen teritorial seperti masa orde baru. Meskipun, kita tidak ingin perjalanan reformasi mundur ke belakang.

Oleh karena itu, peran intelijen Polri dibutuhkan untuk mendeteksi segala bentuk ancaman keamanan. Intelijen Polri harus lebih meningkatkan kualitas kemampuan menggunakan teknologi. Untuk membantu Detasemen Khusus Anti Teror 88 yang sudah ada.

Polri ! Tunjukkan semua kemampuanmu dan pamerkan pada seluruh bangsa Indonesia , bahwa Polri mampu dan siap memelihara dan menjaga ketertiban dan keamanan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia yang berada di setiap jengkal tanah bumi pertiwi, Indonesia Raya. 0 Edison Siahaan