Negeri Sejuta Kasus & Isu

Beritabatavia.com - Mendadak mencuat dan menarik perhatian publik, begitulah isu di negeri ini, tidak pernah habis, terus datang silih berganti.

Gaduh soal  Grasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang   diberikan kepada terpidana mati kasus narkoba Meirika Franola alias  Ola.Serta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adanya inefisiensi di PLN yang potensi merugikan negara hingga Rp37 triliun.  Mendadak muncul laporan Menteri Sekretaris Kabinet (Mensekab) Dipo Alam ke Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan praktik kongkalikong  anggaran di sejumlah Departemen.

Disebut ada tiga Departemen yang dilaporkan masing-masing Kementerian Pertanian, Perdagangan dan Hankam. Meskipun belum ada penjelasan secara resmi, namun Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mengakui bahwa salah satu dugaan kongkalikong yang dilaporkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam ke KPK adalah kementerian yang dipimpinnya. Bahkan Suswono siap  dipanggil KPK untuk dimintai keterangan, terkait laporan tersebut.

Jauh sebelumnya, isu dugaan praktik kongkalikong di Kementan sudah merebak. Bahkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan sudah melaporkan hasil audit internal ke Menteri Suswono.

Laporan tersebut terkait import Meat Bone Meal (MBM) yang banyak  menyimpang dari ketentuan. Kemudian dugaan monopoli impor oleh  pengusaha yang menjadi kaki tangan oknum pejabat di Kementan.  Tidak hanya itu, laporan itu juga menyebutkan MBM di impor dari negara atau wilayah yang belum bebas dari penyakit Bovine Spongioform  Encephalopathy (BSE)bahkan mengandung bahan baku berasal dari babi. Praktik kongkalikong di Kementan diduga melibatkan oknum anggota dewan yang berasal dari sebuah partai politik.
 
Bukan mempersoalkan, mengapa kasus dugaan kongkalikong di Kementan baru sekarang dilaporkan ke KPK. Tetapi,tidak dapat dibantah bahwa kasus ini mencuat ditengah merebaknya skandal Grasi Presiden SBY. Kasus dugaan kongkalikong di Kementan muncul saat KPK sedang menggarap kasus  Hambalang, Century, dan sejumlah kasus lainnya. Tidak hanya itu, saat ini KPK juga sedang meradang karena kekurangan penyidik. Sehingga penanganan kasus, khususnya yang menjadi perhatian publik, akan terkendala.

Padahal laporan hasil audit investigasi Inspektorat Jenderal Kementan, terkait dugaan kongkalikong impor bahan asal hewan dan impor beras ketan, sudah disampaikan ke Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, pada Maret 2011 lalu. Namun, hingga Mensekab Dipo Alam melaporkannya ke KPK, Mentan Suswono tidak menindak lanjuti temuan hasil audit investigasi Itjen tersebut.

Memang sepintas terlihat, kasus atau isu yang muncul seakan sudah diprogram, dipelihara dan diatur kapan harus dipublikasikan. Tak heran, apabila sebuah kasus atau isu yang mencuat akan dijawab dengan kasus baru yang tak kalah serunya.

Maka, tidak juga dapat disalahkan, jika ada sebagian masyarakat menilai bahwa kasus yang dijejali ke KPK merupakan amunisi untuk mengalihkan kasus lainnya yang melibatkan pihak-pihak yang dekat dengan pusat kekuasaan.Seandainya penilaian masyarakat itu benar, tidak dapat dibantah bahwa negeri ini sudah layak disebut negeri sejuta kasus dan isu.0 edison siahaan