Berani Konyol

Beritabatavia.com - Masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur Jakarta masih seumur jagung. Namun, Jokowi sudah menetapkan dua kebijakan yang tergolong ‘berani konyol’.

Bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, Pemprov DKI meluncurkan Kartu Jakarta Sehat. Kartu sakti ini merupakan program unggulan Gubernur Jokowi. Direncanakan, seluruh warga Ibu Kota berhak mendapat kartu ini. Meskipun prioritas kepada 4,7 juta warga miskin, atau setara dengan 50 persen warga Ibu Kota.Dengan kartu sakti itu, warga Jakarta tidak lagi membayar alias gratis saat berobat hingga rawat inap di RUSD.

Pertanyaannya, bagaimana pihak rumah sakit yang dirujuk dengan kartu sehat, untuk melakukan penagihan biaya ? Apakah sudah ada pengalokasian anggaran APBD DKI Jakarta untuk membayar klaim dari rumah sakit yang menerima rujukan dengan menggunakan kartu sehat ? Memang kesehatan rakyat menjadi kewajiban dan tanggungjawab negara. Namun,  jumlah biaya yang harus disiapkan untuk jaminan kesehatan tidak kecil. Jangan kemudian, pihak Rumah Sakit menjadi korban akibat menanggung biaya tersebut.

Beberapa waktu lalu, Jokowi memastikan akan menerapkan pembatasan kendaraan dengan sistim nomor polisi kendaraan ganjil genap. Sebenarnya sistim ini bukan barang baru, karena sudah mencuat sejak 1991 silam saat MH Ritonga menjabat Kapolda Metro Jaya.

Keberanian Jokowi menerapkan sistim ganjil genap untuk mengurai kemacetan boleh dikatakan ‘berani konyol’. Bahkan kebijakan itu dinilai tidak menjawab persoalan kemacetan.

Sebab, penyebab kemacetan adalah tingginya populasi kendaraan yang menurut Jokowi setiap hari ada 400-500 unit kendaraan roda dua dan 1500 sepeda motor bertambah setiap hari.Sementara ruas jalan tidak berubah, bahkan justru berkurang karena digunakan untuk pedagang kaki lima dan kegiatan informal lainnya.

Penyebab lainnya adalah sarana dan prasarana transportasi yang masih jauh dari harapan. Serta rendahnya displin masyarakat pengguna jalan raya, dan lemahnya penegakan hukum.

Semestinya, Jokowi harus melakukan moratorium terhadap produk kendaraan baru untuk sementara, meskipun langkah itu pahit karena terkait dengan pemasukan Penghasilan Asli Daerah (PAD). Atau segera membenahi sarana dan prasarana transportasi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan angkutan umum yang baik, aman dan nyaman. Serta mendorong penegakan hukum, guna membangun kesadaran hukum, sehingga tercipta displin masyarakat di jalan raya.

Sehingga, kebijakan Jokowi untuk menjamin kesehatan masyarakat Jakarta dan mengurai kemacetan ibukota, tidak mengorbankan pihak rumah sakit dan pemilik kendaraan yang hanya bernomor ganjil atau genap saja. Jika itu terjadi, maka kebijakan Jokowi bisa dikatakan ‘berani konyol’ demi pencitraan untuk persiapan memasuki 2014.O Edison Siahaan