Jumat, 22 Maret 2013 11:16:04
Ganjil Genap Bukan Solusi
Ganjil Genap Bukan Solusi
Beritabatavia.com - Berita tentang Ganjil Genap Bukan Solusi
Sepintas, sistim ganjil genap yang akan diberlakukan Pemprov DKI untuk mengatasi kemacetan di Ibukota Jakarta yang kian parah, seakan terdengar baru ...
Ist.
Beritabatavia.com -
Sepintas, sistim ganjil genap yang akan diberlakukan Pemprov DKI untuk mengatasi kemacetan di Ibukota Jakarta yang kian parah, seakan terdengar baru dan merupakan ide segar. Padahal, sistim ganjil genap itu ibarat ‘Lagu lama kaset kusut’. Karena, sistim ganjil genap yang saat ini menjadi program prioritas Pemprov DKI, sudah dilontarkan Irjen (pur) MH Ritonga, saat menjabat Kapolda Metro Jaya, pada tahun 1991 silam.
Namun, tidak diketahui secara pasti apa kendalanya saat itu, sehingga sistim ganjil genap nomor kendaraan tersebut , tidak dilaksanakan oleh Pemprov DKI. Bisa saja upaya itu urung diwujudkan, sebab tidak merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi kemacetan.
Hingga saat ini, rencana pemberlakuan sistim ganjil genap oleh Pemprov DKI masih menuai pro kontra. Sebagian pihak khawatir sistim ganjil genap akan menimbulkan ekses yang bisa memunculkan permasalahan baru. Bahkan, sebagian pihak lainnya menilai, penerapan sistim ganjil genap oleh Pemprov DKI, bukan upaya yang cerdas. Karena sistim ganjil genap bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi kemacetan yang kian parah. Justru sistim ganjil genap menjadi potret ketidak mampuan bahkan keputusasaan Pemprov DKI mengatasi kemacetan yang sudah menjadi momok mencemaskan bagi masyarakat Ibukota Jakarta.
Sebaliknya, Pemprov DKI akan tampak cerdas apabila memilih upaya untuk memberlakukan batas usia kendaraan yang bisa melintas di ruas-ruas jalan ibukota, Jakarta. Kemudian membangun sarana dan prasarana transportasi yang baik, dan menyiapkan angkutan umum yang aman, nyaman dan manusiawi. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat prihal tertib lalu lintas dengan penegakan hukum yang konsisten.
Karena secara umum, kemacetan parah yang melanda Ibukota Jakarta, disebabkan tingginya populasi kendaraan yang tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, serta pengadaan angkutan umum yang layak. Kemudian kemacetan kian runyam, akibat lemahnya penegakan hukum ditengah kesadaran tertib lalu lintas masyarakat yang masih sangat rendah.
Pemprov DKI harus menghindari teori ‘pencet balon’ seperti dampak dari pelaksanaan sistim three in one yang tidak mengatasi kemacetan secara menyeluruh. Karena, kelancaran hanya terjadi di ruas jalan yang diberlakukan three in one, sementara kemacetan tetap abadi di ruas jalan lainnya. 0 Edison Siahaan