Kamis, 18 April 2013 16:46:08

Negara Hukum

Negara Hukum

Beritabatavia.com - Berita tentang Negara Hukum

Publik kecewa, saat menyaksikan layar televisi yang menggambarkan penyerbuan dan pembakaran kantor Polres OKU. Begitu juga peristiwa memilukan di LP ...

Negara Hukum Ist.
Beritabatavia.com - Publik kecewa, saat menyaksikan layar televisi yang menggambarkan penyerbuan dan pembakaran kantor Polres OKU. Begitu juga peristiwa memilukan di LP Cebongan Yogyakarta. Ironisnya, pelaku peristiwa di dua tempat tersebut adalah oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI).
 
Tanpa mengabaikan apa penyebab dan akar masalahnya, tindakan seperti itu tidak dapat dibenarkan di Negara hukum (rechtstaat). Penyelesaiannya juga harus melalui mekanisme hukum.

Tidak perlu analisis yang dalam memahami peristiwa itu. Cara-cara barbar seperti itu harus dihentikan. Sungguh-sungguh sebuah praktik memalukan, bila tindakan seperti itu terjadi di Negara hukum.    Di sebuah Negara hukum tidak lagi boleh terjadi tindakan kekerasan apalagi menggunakan senjata untuk menyelesaikan perbedaan atau masalah.

Suasana reformasi belum sampai di kalangan militer. Bagi institusi penjaga kedaulatan NKRI ini, paradigma reformasi masih sekadar slogan dan teriakan tanpa arti. Cara-cara militer masih dilakukan saat menghadapi masyarakat. Sangat jelas kita lihat bagaimana militer  menyelesaikan masalah tanah di Kulonprogo. Bagaimana pula, kita menyaksikan dengan telanjang oknum tentara memukuli jurnalis di Pekanbaru, Riau.

Kita semua mengetahui, salah satu opsi reformasi adalah, militer harus dikembalikan fungsinya. Menjaga pertahanan, dan menjadi alat Negara untuk menjaga kedaulatan Negara. Fungsi itu dapat diterapkan apabila, militer dikembalikan ke barak. Militer tidak boleh terlibat dalam urusan ketatanegaraan.

Sayangnya, hingga saat ini proses terhadap para pelaku yang berasal dari militer masih menggunakan KUHP Militer dan KUHAP militer. Itulah membuat militer Indonesia masih menjadi warga istimewa di negeri ini.
Karenanya, dalam perkembangannya KUHP dan KUHAP Militer, harus dikembalikan fugsinya. Pengadilan Militer hanya untuk mengadili masalah internal militer seperti kedispilinan, desersi ataupun yang berkaitan dengan perang. Diluar itu maka, militer harus menjadi sipil dan tunduk di bawah  hukum sipil.

Paradigma Pengadilan Militer harus sesuai dengan Negara demokrasi. Siapapun yang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan umum harus disidangkan di Pengadilan Umum. Maka terhadap kejadian di Kulonprogo, pemukulan jurnalis maupun penyerbuan Polres OKU serta penyerangan LP Cebongan Yogyakarta harus disidangkan di Pengadilan Umum.
 
Sudah saatnya, kita tidak perlu menunggu lama, revisi KUHP Militer dan KUHAP militer segera dibahas. Jika kita tidak ingin peristiwa serupa terus terjadi dan berulang.O



Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Kamis, 04 Juni 2020
Kamis, 28 Mei 2020
Selasa, 26 Mei 2020
Sabtu, 23 Mei 2020
Rabu, 20 Mei 2020
Kamis, 14 Mei 2020
Senin, 04 Mei 2020
Senin, 27 April 2020
Sabtu, 25 April 2020
Sabtu, 18 April 2020
Rabu, 15 April 2020
Jumat, 10 April 2020