Ahok Lontarkan Wacana Provokatif

Beritabatavia.com - Akhir pekan lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok mengumumkan sebuah rencana yang sontak membuat dahi berkerut.

Ahok dengan gaya khasnya meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke wilayah ibu kota. Permintaan itu diyakini bisa mengurangi arus kendaraan, sekaligus menekan kemacetan yang kian hebat di hampir seluruh ruas jalan ibu kota.

Padahal, dengan meningkatkan pelayanan dan menyiapkan angkutan umum yang layak, aman,nyaman,bersih dan tepat waktu, akan menjadi alat transportasi pilihan utama  masyarakat.  Keengganan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum, adalah  jawaban bahwa transportasi angkutan umum di Jakarta belum layak.

Sehingga wacana menghentikan suplai BBM bersubsidi yang dilontarkan Ahok tidak relevan dengan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan di Jakarta. Hanya sebuah wacana aneh dan  menghebohkan, yang juga menuai pertanyaan banyak kalangan, ada apa dibalik rencana tersebut? Kenapa, upaya mengatasi kemacetan, dengan cara menghentikan suplai BBM bersubsidi ke Ibukota.

Sepertinya Ahok kurang sadar bahwa kebijakan itu merupakan potret ketidak mampuan Pemprov DKI mengatasi kemacetan di Jakarta. Tampaknya Ahok  kalut dan bingung, sehingga melontarkan ide yang di luar batas kewenangannya. Karena setiap kebijakan menyangkut BBM adalah kewenangan pemerintah pusat dan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Karena itulah Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku tidak 'sreg' terhadap wacana yang dilontarkan Ahok. Bahkan Hatta memberikan pemahaman, bahwa upaya yang bisa dilakukan Ahok adalah mengalihkan subsidi BBM memperkuat transportasi umum. Pencabutan subsidi akan sangat memukul rakyat miskin. Penghapusan BBM subsidi tidak boleh," kata Hatta tegas.

Kita ingin, wacana yang dilontarkan Ahok mestinya bersifat komprehensif, tidak sektoral. Sehingga tidak menimbulkan gejolak dimasyarakat. Sebab BBM bersubsidi adalah kebijakan nasional. Apalagi wacana yang dilontarkan Ahok sangat provokatif dan diskriminatif yang bisa menimbulkan aksi dari kalangan masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi.

Tidak menutup kemungkinan, jika Ahok tetap ngotot dengan ide tersebut, akan menuai sikap dan pemikiran negatif sebagian warga terhadap warga lainnya. Karena kebijakan itu hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mampu untuk menggunakan kendaraan pribadi melintas di ruas jalan ibukota Jakarta.

Seharusnya, Ahok mengerti bahwa  adalah kewajiban pemerintah untuk menyiapkan kebutuhan rakyat termasuk BBM serta kebutuhan pokok  pangan,sandang maupun papan. Sebagai bagian dari pemerintah Ahok seharusnya berterima kasih karena rakyat tidak terlalu banyak menuntut kewajiban pemerintah. Rakyat Indonesia memahami keterbatasan pemerintah, sehingga rela dan bersedia bahkan iklas hidup dalam kondisi serba kekurangan.

Tetapi, jangan lagi ditambah dengan kebijakan seperti wacana menghentikan suplai BBM bersubsidi yang dilontarkan  Ahok. Jelas, kebijakan itu sangat menyakitkan masyarakat tidak mampu. Rencana Ahok itu bisa diartikan bentuk perlawanan terhadap kehendak rakyat. Sebab, masih banyak warga tidak mampu, dan berharap memperoleh harga BBM yang terjangkau.O Edison Siahaan