Memilih Pemimpin

Beritabatavia.com - Seperti meteor yang jatuh dari angkasa, sosok Joko Widodo (Jokowi) sontak menyihir sebagian masyarakat Indonesia. Disusul terpilihnya Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam. Sejak itupulah Jokowi menjadi sosok yang dianggap serba bisa bahkan mampu menyelesaikan semua permasalahan bangsa dan negara ini. Tidak hanya itu, Jokowi pun dianggap adalah utusan Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara ini.

Apapun yang dilakukan Jokowi dinilai sebuah kebenaran yang tidak boleh dikritik apalagi disalahkan.  Bahkan memberikan pujian dan sanjungan kepada Jokowi  seperti  sebuah kewajiban. Tanpa perlu bukti kinerja ataupun kemampuanya memimpin Jakarta. Kita kurang adil, sebab puja-puji dan sanjungan berlebihan kepada Jokowi ini tidak berbanding lurus dengan kinerjanya.   Belakangan, ketidak mampuan Jokowi satu persatu mulai terbongkar, setelah melansir berbagai kebijakan strategis secara sembrono.

Jokowi menghipnotis dan membutakan mata sebagian masyarakat, sebutan 'krempeng' oleh Megawati Ketua umum PDIP pun dianggap sebagai 'jimat'. Sosok dan kinerja serta kemampuan Jokowi sepertinya taklayak dikoreksi apalagi dikatakan gagal. Membuat kita lupa mencatat bahwa proyek mass Rapid Transit (MRT) yang diyakini bisa mengurai kemacetan hebat di Jakarta, terancam gagal dan pengerjaannya pun mulai tidak sesuai rencana. Penyebabnya adalah ketidak mampuan Pemprov DKI yang dipimpin Jokowi memenuhi kewajibannya dan  kurangnya kemampuan melakukan koordinasi untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.

Sebelumnya, Jokowi menerapkan kebijakan sterilisasi jalur bus-way dengan sanksi denda pada  5 November 2013. Akibat kebijakan itu ibukota Jakarta menjadi lumpuh total dalam kemacetan, bahkan kemacetan ibukota berlangsung hingga larut malam. Jokowi nekat mempertahankan kebijakan sterilisasi bus-way ini, kendati masyarakat sudah mulai mencak-mencak tidak bisa menerima kebijakan yang sepihak dan otoriter serta sok benar ini. Kemacetan ini juga diperparah dengan pembuatan sumur-sumur resapan di pinggir-pinggir jalan yang dikerjakan tanpa program terpadu. Kemacetan parah ibukota hingga menuai kritik dari Presiden SBY dan berujung polemik SBY versus Jokowi. 

Hendaknya kita menyadari, bahwa kebijakan Jokowi tidak selalu benar, selalu hebat, selalu unggul seperti digambarkan sejak menjabat Gubernur DKI. Kita juga mestinya mengakui  gebrakan-gebrakan Jokowi seperti melarang topeng monyet, blusukan, kurang relevan dalam upaya membenahi Jakarta.

Kita sebaiknya tetap kritis  agar pemimpin bisa bekerja secara konsisten, benar yang pada akhirnya bisa  meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mata kita tidak boleh buta, terhadap ancaman seperti banjir pada bulan Januari 2014 dan Januari 2013 yang terjadi hingga mengenangi  Jalan Soedirman-Thamrin Bundaran HI, Istana Negara bahkan kantor Pemda DKI di Medan Merdeka Selatan. Hanya  dengan tetap bersikap kritis, kita akan bisa melihat dan menentukan serta memilih pemimpin yang  layak.   

Keliru apabila seorang calon pemimpin dianggap seperti 'berhala' yang harus didukung dan dipuji  layaknya seperti manusia suci. Kita seharusnya  menggunakan akal sehat dan tidak mengabaikan informasi lainnya dalam menilai sesuatu. Hendaknya, untuk menentukan pilihan pada Pilpres 9 Juli mendatang, tidak hanya berdasarkan suka atau tidak suka semata. Tetapi, kita harus meyakini kemampuan sosok yang dipilih, apakah mampu mewujudkan program yang dituangkan dalam visi dan misi yang disampaikannya ? Sebab Pilpres merupakan bagian dari potret perjalanan sejarah bangsa Indonesia  untuk lima tahun ke depan.  Semuanya terserah rakyat Indonesia, karena kedaulatan ada ditangan rakyat. Untuk itu, jangan biarkan kedaulatan yang kita miliki dikotori, dibodohi, dibohongi lewat upaya penyesatan informasi dan opini. O Edison Siahaan