Jumat, 21 Agustus 2015 14:50:42

Pertanyaan

Pertanyaan

Beritabatavia.com - Berita tentang Pertanyaan

Sebagai negara tentu harus memiliki aturan dasar yaitu UUD 1945 atau biasa disebut konstitusi. Untuk digunakan sebagai landasan atau dasar hukum ...

Pertanyaan Ist.
Beritabatavia.com - Sebagai negara tentu harus memiliki aturan dasar yaitu UUD 1945 atau biasa disebut konstitusi. Untuk digunakan sebagai landasan atau dasar hukum untuk menjelaskan hak dan kewajiban negara/pemerintah dan rakyatnya.

Kemudian turunannya adalah Undang-undang (UU) yang mengatur lebih rinci peran dan tanggungjawab serta kewajiban pemerintah dan rakyatnya. Artinya, untuk mencapai tujuan kemerdekaan dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, serta terciptanya rasa keadilan, keamanan, ketentraman dan ketertiban di seluruh tumpah darah NKRI. Maka, semua pihak baik pemerintah maupun lembaga atau rakyat harus taat pada aturan yang telah disepakati yaitu UU. Sekaligus menjaga dan memelihara Bhineka Tunggal Ika yang dapat diartikan sebagai keragaman yang tetap bersatu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lebih tegasnya, apapun upaya yang dilakukan pemerintah harus berlandaskan UU dan wajib menegakkan hukum yang berlandaskan keadilan untuk melindungi seluruh kehidupan rakyat Indonesia.
Sebaliknya, masyarakat juga wajib mendukung program pemerintah yang memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat luas. Tetapi masyarakat juga memiliki hak untuk mengingatkan bahkan menolak program pemerintah apabila dinilai melanggar ketentuan, apalagi menggunakan kekuasaanya untuk mewujudkan keinginannya demi kepentingannya.

Nah, dalam proses menjalankan hak dan kewajiban baik pemerintah maupun masyarakat inilah selalu menuai beribu bahkan berjuta pertanyaan.

Seperti upaya Pemprov DKI menertibkan dan menata kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur yang menimbulkan terjadinya bentrokan antara warga dengan Satpol PP, pada Kamis 20 Agustus 2015 lalu.

Sebagian besar warga mengatakan, seharusnya Gubernur DKI sebagai bapak warga Jakarta mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan mempertimbangkan unsur sejarah, serta tidak diskriminatif. Agar upaya yang dilakukan tidak menjadi ancaman terhadap Kamtibmas, dan menimbulkan dendam, serta isu SARA. 

Warga juga tidak menyangkal bahwa lahan yang ditempati adalah tanah negara,  seperti alasan Pemprov DKI untuk melakukan penggusuran. Tetapi bangunan yang ada adalah milik warga.

Lalu mengapa Pemprov DKI tidak memberikan alternatif, umpamanya, warga yang tidak bersedia pindah ke rusunawa, diberikan ganti rugi ? Sehingga upaya itu lebih manusiawi dan berkeadilan, mengingat warga sudah bermukim di sana sejak awal kemerdekaan.

Kemudian, mengapa begitu lama pemerintah membiarkan warga menduduki tanah negara ? Kemudian, bagaimana rumah-rumah mewah yang berdiri di atas tanah negara dan hutan lindung, seperti di kawasan Pluit dan pantai yang akan didirikan rumah mewah ?

Apakah Gubernur DKI berani menggusur dan memasukkan warga Pluit ke rusunawa ?
 
Pada komunitas masyarakat lainnya  juga mengajukan pertanyaan. Mengapa hanya dengan alasan mengganggu ketertiban umum, Pemprov DKI sangat keras  melakukan penertiban terhadap  pedagang kaki lima ?

Disisi lain, mengapa Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) begitu semangat mendukung Go-jek ? Padahal menggunakan sepeda motor sebagai angkutan umum, jelas-jelas tidak dibenarkan oleh undang-undang.  Tetapi hanya dengan alasan ojek dibutuhkan masyarakat, lalu Ahok memberikan dukungan.

Beragam pertanyaan yang mencuat, tanpa ada kejelasan siapa yang akan menjawab. Sehingga  menuai tudingan bahwa Pemprov DKI bertindak diskriminatif, arogan dan merasa paling benar.Serta sering melakukan tindakan tanpa dilandasi aturan yang berlaku. O Edison Siahaan

Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Kamis, 04 Juni 2020
Kamis, 28 Mei 2020
Selasa, 26 Mei 2020
Sabtu, 23 Mei 2020
Rabu, 20 Mei 2020
Kamis, 14 Mei 2020
Senin, 04 Mei 2020
Senin, 27 April 2020
Sabtu, 25 April 2020
Sabtu, 18 April 2020
Rabu, 15 April 2020
Jumat, 10 April 2020