Perahu Retak

Beritabatavia.com - Di atas tanahku, dari dalam airku
Tumbuh kebahagiaan
Di sawah kampungku, di jalan kotaku
Terbit kesejahteraan

Tapi kuheran di tengah perjalanan
Muncullah ketimpangan

Penggalan lirik lagu bertajuk Perahu Retak yang ditulis Emha Ainun Nadjib dan dipopulerkan penyanyi balada almarhum Frangky Sahilatua pada era 90 an menggeltik. Lagu lawas ini mengungkapkan sebuah negara yang sangat kaya tetapi tak memberikan kebahagian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yaitu bangsa Indonesia.

Disebutkan, dalam perjalanan bangsa Indonesia muncul berbagai ketimpangan, menjadikan negeri ini seperti perahu retak bagi warganya. Kebahagiaan dan kesejahteraan hanya hiasan mimpi bagi sebagian besar warga Indonesia. Pada era itu, penyanyi Frangky Sahilatua mewakili bangsa Indonesia berteriak menyerukan.

Tanah pertiwi anugerah ilahi
Jangan ambil sendiri
Tanah pertiwi anugerah ilahi
Jangan makan sendiri

Kendati perahu retak dikumandangkan pada 21 tahun silam, tetapi pesan dan seruan perahu retak masih relevan hingga saat ini. Era orde baru berganti menjadi era reformasi, penguasa pemerintahan bertukar dari mulai kabinet bersatu hingga kabinet kerja, tetapi sebagian besar rakyat Indonesia masih tertidur menikmati mimpi tentang kebahagiaan dan kesejahteraan.

Sementara dialam sadar, justru semakin nyata melihat terjadinya ketimpangan, lelucon politik yang tak mampu mengundang tawa. Pemerintah yang seakan berjalan dan bertindak hanya berdasarkan keinginannya, bukan dilandasi oleh kebutuhan bangsanya.

Sehingga menyaksikan dengan mata terbuka, puluhan ribu warga berurai airmata karena diserang asap akibat pembakaran hutan. Semua mendengar, setiap tahun puluhan ribu warga Indonesia mati sia-sia akibat kecelakaan di jalan raya. Menyimak ada warga yang belum hidup layak karena terbelenggu kemiskinan. Ibu-ibu rumah tangga harus membeli kebutuhan pokok produk impor, karena hanya itu yang disajikan di pusat-pusat perbelanjaan.  Kegelisahan karena jumlah pengangguran yang akan terus bertambah disusul dengan tutupnya sejumlah perusahaan di Indonesia. Bahkan, beragam ketimpangan lainnya yang seharusnya tidak perlu terjadi di negeri yang kaya raya seperti Indonesia.

Sejujurnya, rakyat Indonesia tidak akan menyerukan ketimpangan, apabila kebijakan pemerintah berorientasi untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sebaab, sejatinya kebijakan pemerintah harus pro rakyat, bukan demi untuk memenuhi keinginan. Seperti keinginan Gubernur Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menggusur kawasan Kalijodo, yang sesungguhnya belum menjadi kebutuhan untuk segera dilaksanakan.

Apalagi alasan penggusuran kawasan Kalijodo yang sudah dihuni warga sejak awal kemerdekaan, hanya dipicu terjadinya kecelakaan lalu lintas kemudian keinginan untuk mengembalikan fungsi kawasan itu sebagai lahan hijau. Artinya menguasai lahan negara adalah perbuatan melawan hukum dan harus ditertibkan.

Meskipun penggusuran kawasan Kalijodo tidak tertuang dalam anggaran Pemprov DKI priode 2016. Sehingga menuai pertanyaan, apakah penggusuran Kalijodo ada kaitannya dengan dukungan yang dinyatakan oleh pengusaha Tommy Winata. Karena aneh, Pemprov DKI belum mengajukan anggaran untuk membiayai penggusuran kawasan Kalijodo itu.

Semakin aneh, sebab Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya justru menyatakan siap digarda paling depan mendukung Ahok menggusur Kalijodo. Keanehan bertambah, pernyataan siap tidak terdengar saat terjadi pelanggaran undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tidak konsisten untuk menegakkan hukum, karena bukan menertibkan, justru Ahok dan sejumlah pejabat lainnya mendukung gojek dan angkutan umum sejenisnya beroperasi meski melanggar undang-undang. Alasan Ahok mendukung Gojek dan lainnya karena masih dibutuhkan masyarakat. Nah, apakah warga tidak lagi membutuhkan kawasan Kalijodo ?  Aku heran..aku heran. O Edison Siahaan