Menggusur Pemilik Negara

Beritabatavia.com - Penggusuran kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, oleh Pemprov DKI, diniali sebagian pihak sudah berlangsung sesuai dengan rencana. Karena suara belasan  mesin alat berat yang meraung meratakan bangunan milik warga, tidak diwarnai perlawanan berarti. Atau mungkin tak ada artinya juga, sebab ribuan personil  tentara dan polisi sudah disiagakan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi tindakan anarkis.

Tetapi, penggusuran Kalijodo menjadi tampak aneh karena tidak seperti biasanya yang diwarnai aksi perlawanan. Bahkan,  para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang biasa berteriak atas nama rakyat miskin juga tidak terdengar. Padahal seperti biasanya, para aktivitis yang mengusung atas nama rakyat berteriak lantang hingga mendirikan posko-posko perjuangan.

Lalu kemana mereka ?

Penggusuran Kalijodo tak menuai perlawanan, setelah melihat penguasa bicara dengan moncong senjata tergantung di bahu. Apalagi, jauh sebelum penggusuran dilakukan, penguasa sudah menempatkan ratusan personil tentara dan polisi di kawasan Kalijodo. Disertai dengan berbagai statemen yang bernada ancaman, membuat warga tak bisa memilih selain pasrah.

Sebelum penggusuran, suhu politik di Ibukota memang sempat terasa panas. Namun, teredam oleh karakter Kapolda  Metro Jaya yang taktis ala densus 88 yang menganggap rakyat yang melawan harus dilibas.  Sama halnya dengan tentara yang sudah lama tidak bertugas, ikut bangkit meninggalkan barak untuk berbaris di Kalijodo.

Seakan membawa tentara dan polisi  kembali pada era orde baru yang menjadikan rakyat sebagai target untuk dilawan. Semoga ini bukan merupakan pemanasan untuk sesuatu yang sedang direncanakan, yang ingin polisi dan tentara  melawan rakyatnya sendiri.
Benar kata Presiden pertama RI Soekarno, perjuangan kalian akan lebih berat, karena melawan saudara sendiri sebangsa setanah air .

Menjadi tantangan pada era demokrasi, agar jangan lagi ada moncong senjata diarahkan kepada rakyat yang  satu bangsa dan satu tanah air. Tentara dan polisi harus bersatu dengan rakyat, untuk memelihara keamanan dan ketertiban. Tidak lagi terjadi rakyat melawan dengan batu, penguasa bicara dengan senjata digantung dibahu karena akan sulit bisa bersatu.

Semua harus tahu, rakyat adalah pemilik terbesar negara. Maka, hanya penguasa yang otoriter menggunakan tentara dan polisi untuk membela kekuasaannya dan membalutnya sebagai tugas bela negara.  

Penggusuran akan menuai ketidakadilan, posisi tentara dan polisi harus berdiri ditengah, bukan saling berhadapan dengan rakyat. Sebab keadilan itu akan ada, saat semua bicara bersama dalam satu kesatuan.

Karena , satu orang saja warga negara Indonesia wajib di dijaga dan dibela apabila keadilan dirampas darinya. Negara wajib dan harus membagikan keadilan bagi setiap warga negaranya. Negara tidak boleh membiarkan apalagi menindak warganya hingga menangis karena melawan untuk mendapatkan keadilan.

Penggusuran jangan pula membuat penguasa bicara lantang kepada warga yang akan digusur, tetapi bicara lembut kepada para pemilik gedung meskipun berdiri di kawasan terlarang. O Edison Siahaan