Senin, 30 Januari 2017 12:19:08

Kembalikan Kedaulatan Rakyat

Kembalikan Kedaulatan Rakyat

Beritabatavia.com - Berita tentang Kembalikan Kedaulatan Rakyat

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "Demos" artinya Rakyat dan “Kratos” yang artinya  Kekuasaan.  Maka, demokrasi dapat ...

Kembalikan Kedaulatan Rakyat Ist.
Beritabatavia.com - Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu Demos artinya Rakyat dan Kratos yang artinya  Kekuasaan.  Maka, demokrasi dapat diartikan  kekuasaan atau pemerintahan berada ditangan rakyat.

Demokrasi bukan tujuan, tetapi pilihan untuk dijadikan sebagai mekanisme  atau sistem dalam menjalankan keberlangsungan sebuah Negara yang diselenggarakan oleh pemerintahan mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara.

Dalam pembukaan UUD 1945 (konstitusi) disebutkan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila. Artinya, kedaulatan rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas Negara dan memiliki kesempatan untuk ikut berperan menentukan berlangsungnya pemerintahan, yang dilaksanakan menurut UUD1945. Sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu dari sejumlah Negara demokrasi yang ada di dunia. 

Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat tentu memiliki visi atau cita-cita yang harus diwujudkan dan harus tetap menjaga dan melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia. Untuk itulah dibentuk pemerintahan Negara Indonesia yang dilaksanakan sesuai UUD 1945.

Agar roda pemerintahan berjalan efektif,rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan. Artinya, pemerintah adalah orang-orang yang dipercaya untuk melaksanakan kekuasaan dan kewenangan dari rakyat yang mengemban tugas dan tanggungjawab  mewujudkan visi dan cita-cita bangsa Indonesia. Amanat kekuasaan yang diserahkan kepada pemerintah harus diselenggarakan demi kepentingan  rakyat.Sedangkan penyerahan kekuasaan itu dilaksanakan lewat sistem pemilihan umum (pemilu).
 
Kepala pemerintahan yang dipilih oleh rakyat hanya melaksanakan amanat yang dirumuskan dan disusun oleh rakyat lewat perwakilannya yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meskipun tidak menutup kemungkinan rumusan itu dapat dibahas bersama lembaga lainnya termasuk pemerintahan lalu diserahkan kepada pemerintah untuk dilaksanakan.

Oleh karena itu, penilaian dalam  proses pemilihan Presiden bukan pada hebatnya visi misi yang disusun dan dijadikan landasan menentukan arah pembangunan nasional oleh calon presiden. Tetapi  penilaiannya fokus pada,  apakah pemerintah yang akan dipilih memiliki integritas dan kompentensi untuk melaksanakan amanat rakyat yang di rumuskan oleh rakyat lewat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Agar Pemerintah yang mendapat kepercayaan dari rakyat, mampu mewujudkan bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang damai ,sehat,mandiri,beriman,bertakwa,berahlak mulia,cinta tanah air,taat pada hukum,menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki etos kerja,displin dan memiliki daya saing bertaraf Internasional. Serta mendapatkan keadilan,kemakmuran dan menjadi masyarakat yang cerdas.

Sayangnya, lewat amandemen UUD 1945 kedaulatan rakyat telah dirampas. Perubahan yang signifikan adalah sistem pemilihan langsung Presiden yang disertai kewenangan untuk menyusun visi misi sesuai dengan keinginannya sendiri.

Visi Misi yang dibuat sendiri oleh calon presiden dan dijadikan landasan oleh pemerintah untuk menentukan arah pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan cita cita bangsa, merupakan bentuk pembangkangan terhadap kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan pemberi mandat kepada pemerintah. 

Akibatnya, perubahan itu menimbulkan ancaman terhadap kebersamaan sebagai bangsa dalam menentukan arah dan tujuan yang akan dilalui. Sebab visi misi Presiden dengan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selalu tidak singkron.

Potensi kegaduhan semakin nyata saat terjadinya pergantian pemimpin yang disusul bergantinya program, membuat pembangunan bangsa Indonesia seperti menari poco-poco (meminjam istilah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri). Hanya bergoyang ke kiri dan kanan ,depan dan belakang, tetapi tidak bergerak melangkah ke arah dan tujuan yang sama.
 
Kondisi ini menimbulkan kegelisahan para tokoh bangsa dan rakyat Indonesia. Dan berharap amandemen segera dilakukan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Sehingga rakyat  menentukan arah dan tujuan kapal besar bernama NKRI yang dinakhodai oleh pemerintah. O Edison Siahaan


Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Selasa, 23 Juni 2020
Senin, 15 Juni 2020
Selasa, 09 Juni 2020
Kamis, 04 Juni 2020
Kamis, 28 Mei 2020
Selasa, 26 Mei 2020
Sabtu, 23 Mei 2020
Rabu, 20 Mei 2020
Kamis, 14 Mei 2020
Senin, 04 Mei 2020
Senin, 27 April 2020
Sabtu, 25 April 2020