Polri Untuk Siapa

Beritabatavia.com - Pendapat, saran bahkan sekadar bersuara bersiliweran seperti arus lalu lintas yang sedang macet. Itulah, suasana yang  turut memeriahkan proses  suksesi kepemimpinan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang tinggal hitungan hari. Bahkan, ada pihak yang merasa paling tahu tentang Polri, sehingga Kapolri kedepan harus seperti sosok yang ada di pikirannya.
Padahal, seluruh elemen bangsa dan negeri ini harus paham bahwa seorang Kapolri adalah pimpinan tertinggi yang menggerakan seluruh personil kepolisian republik Indonesia (Polri). Maka, calon Kapolri harus yang bisa diterima di kalangan internal polri sendiri. Barulah kemudian dilihat, apakah calon tersebut kredibel dan memiliki kemampuan mengorganisir Polri dalam melaksanakan tugasnya, sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat sekaligus sebagai aparat penegak hukum.
Sungguh tidak elok, jika untuk menentukan calon Kapolri lebih banyak didominasi oleh pihak eksternal Polri sendiri. Hendaknya, semua pihak memberikan kesempatan dan sekaligus kedewasaan kepada Polri untuk menunjuk calon pemimpinnya. Sehingga, kelak Polri bisa kompak dan berjalan bersama meraih kesuksesan lewat tugas tanggung jawab yang diberikan kepada Polri.
Kedepan Polri harus lebih profesional, taat hukum, tidak memperjual belikan hukum, dan tidak pandang bulu dalam menegakan hukum. Sosok Polri seperti ini  adalah merupakan keinginan seluruh rakyat Indonesia. Jika, Polri ingin mendapat tempat dihati rakyat, maka Polri wajib mewujudkan keinginan masyarakat itu. Sosok Polri yang profesional dan penegak hukum yang berdasarkan keadilan. Harus diawali dengan menunjukan sikap berani menolak campur tangan atau adanya kepentingan pihak lain dalam proses pencalonan Kapolri.  Polri harus berani menentukan siapa diantara mereka yang menjadi pimpinan. Tetapi Polri juga harus berani bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Jangan jadi Polri yang hanya gagah-gagahan dengan berbagai atribut yang digantung di pundak , bahu dan kepala saja. Tetapi, Polri harus menjadi insan Bhayangkara yang gagah berani dalam menegakan hukum. 
Diharapkan, proses pemilihan calon Kapolri jangan pula sampai menghilangkan tradisi yang positif (senioritas) yang sudah berjalan sejak lama. Karena dari tradisi itulah akan lahir  kebersamaan yang saling menghargai, menghormati dan tentu saling mendukung, sehingga tujuan utama Polri bisa tercapai dan  semangat kebersamaan tetap terjaga. Sehingga, tidak lagi ada kebijakan Kapolri yang diabaikan , karena dianggap pembuat kebijakan itu bukanlah sosok yang bisa dijadikan panutan.
Kemudian, seorang Kapolri tidak boleh dibebani hutang politik yang harus dibayar. Maka, sudah waktunya proses pencalonan Kapolri terbebas dari kepentingan politik, apalagi  berdasarkan keinginan kelompok tertentu. Karena, dalam proses seperti ini akan terjadi gesekan kepentingan untuk memenangkan calonnya yang akan menduduki kursi Tribrata satu (TB-1). Apabila ini masih terjadi, maka, rakyat akan menyaksikan seorang Kapolri impoten yang plintat-plintut dan toleh kiri-kanan saat akan menegakan hukum. O Edison siahaan.