Selasa, 13 Agustus 2019

Perluasan Gage Minus Manfaat

Perluasan Gage Minus Manfaat

Beritabatavia.com - Berita tentang Perluasan Gage Minus Manfaat

Sekali dayung dua pulau terlampaui. Pepatah lawas yang menggambarkan keinginan atau harapan yang tersirat dalam instruksi Gubernur (Ingub) DKI nomor ...

Ist.
Beritabatavia.com - Sekali dayung dua pulau terlampaui. Pepatah lawas yang menggambarkan keinginan atau harapan yang tersirat dalam instruksi Gubernur (Ingub) DKI nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara. Harapannya dengan satu Ingub, udara Jakarta terkontrol, kemacetan dan kesemrautan lalu lintas teratasi.

Substansi Ingub DKI nomor 66 tahun 2019 soal pengendalian kualitas lingkungan, tetapi implementasinya lewat kebijakan perluasan wilayah ganjil genap (Gage) nomor polisi kendaraan bermotor. Sesaat produk kebijakan sebagai turunan dari Ingub itu terlihat cerdas, efektif, efisien. Apalagi  kebijakan Gage diyakini dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi dua masalah sekaligus yaitu buruknya udara dan kemacetan di Ibukota.
 
Sayangnya, penerapan kebijakan Gage sepertinya kekurangan menu misalnya hasil kajian untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan. Khususnya di ruas jalan yang merupakan pusat aktivitas perdagangan dan perekonomian. Kebijakan perluasan wilayah Gage yang diterapkan Pemprov DKI juga minim peran serta publik. Membuat kebijakan perluasan wilayah Gage yang sejatinya sudah usang itu minus manfaat sehingga memicu pro kontra. Sekaligus memberikan dampak yang potensi menuai keresahan dan ketidak nyamanan.

Dipicu kondisi akibat kebijakan perluasan wilayah Gage, publik pun mengingatkan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab. Misalnya, apakah kendaraan bermotor pemicu utama polusi udara ?  Kalau ya, kenapa kebijakan Pemprov DKI hanya berlaku dihilir dengan cara membatasi ruang gerak kendaraan ? Kenapa pemerintah terkesan menghindar dari upaya membatasi populasi kendaraan bermotor lewat kebijakan moratorium terbatas penjualan disertai dengan  pembatasan usia kendaraan bermotor ? Kemudian, Pemprov DKI juga diminta menjelaskan polusi yang ditimbulkan oleh limbah industry, limbah rumah sakit, dan gedung-gedung pencakar langit serta beragam kegiatan produksi lainnya .

Seraya menunggu penjelasan, publik mendesak Pemprov DKI agar lebih fokus pada pengadaan infrastruktur transportasi yang menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar). Ketersediaan transportasi publik yang terintegrasi ke seluruh penjuru ibukota dan terjangkau secara ekonomi, akan mengurangi volume kendaraan secara signifikan.
 
Publik juga mengingatkan agar dilakukan evaluasi secara konfrehensif dan orientasinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena perluasan wilayah kebijakan Gage potensi  menimbulkan dampak luas ke berbagai ruang kehidupan. Publik merasakan  perluasan wilayah kebijakan Gage kurang mencerminkan adanya kepastian, keadilan  dan kemanfaatan. Bahkan uji coba sekaligus sosialisasi perluasan wilayah Gage sudah membuat tidak nyaman, penuh keluhan. Serta mengganggu aktivitas dan perputaran roda perekonomian masyarakat.

Hendaknya, Pemprov DKI membuka mata dan membesarkan telinga sehingga dapat melihat dan mendengar seluruh dampak yang dirasakan publik akibat perluasan wilayah kebijakan Gage. Mendengar setiap denyut kehidupan dan memahami kondisi riil warga adalah langkah awal untuk mewujudkan slogan Gubernur Anies Baswedan yaitu maju kotanya bahagia warganya. O Edison Siahaan /Ketua Indonesia Traffic Watch (ITW) .



Berita Terpopuler
Sabtu, 17 Agustus 2019
Berita Lainnya
Minggu, 26 Mei 2019
Rabu, 22 Mei 2019
Senin, 20 Mei 2019
Kamis, 02 Mei 2019
Kamis, 02 Mei 2019
Senin, 15 April 2019
Senin, 08 April 2019
Selasa, 26 Maret 2019
Senin, 25 Maret 2019
Kamis, 21 Maret 2019
Kamis, 21 Maret 2019
Sabtu, 09 Maret 2019