Beritabatavia.com -
Isu perpindahan Ibukota negara bergulir semakin liar, tanpa kendali. Merebak dan menjadi tranding topik di media sosial dan memunculkan ide-ide spekulasi di group-group WhatsApp. Ada sekelompok warga akan menuju Kalimantan Timur untuk berinvestasi. Bahkan memicu tudingan yang potensi memanaskan suhu politik. Jika terus bergulir, akan memicu keresahan yang meluas ke depan.
Seyogianya, usul, gagasan dan kajian serta seluruh persiapan hingga perencanaan pemindahan ibukota negara harus lengkap dan tertata rapi. Kemudian seluruh informasi terkait rencana pemindahan Ibukota negara disampaikan secara transparan, komprehensif dan sistimatik. Bukan informasi sekilas yang disampaikan sepotong-sepotong dan melompat-lompat, sehingga menimbulkan prasangka.
Tidak hanya itu, isu rencana perpindahan ibukota negara inipun memunculkan kesan tidak kompak. Terlihat dari minimnya respon sebagian besar jajaran kabinet, terhadap pernyataan Presiden Jokowi dan kepala Bappenas. Ditambah lagi informasi tentang wilayah yang ditunjuk sebagai ibukota negara maupun sumber dana selalu berubah-ubah. Tak ada kepastian.
Hendaknya tidak boleh lupa bahwa pemindahan ibukota negara terkait dengan aspek yang sangat kompleks. Bukan saja hanya soal teknis, tetapi memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi politik maupun ekonomi nasional maupun kehidupan sosial. Karena , ibukota negara adalah potret yang menunjukkan budaya dan identitas bangsanya. Ibukota negara juga seperti akuarium untuk melihat dan mengetahui serta memahami sejarah panjang perjalanan bangsa dan negara. Ibukota negara juga lambing Bhineka Tunggal Ika untuk mempersatukan keragaman dan hidup dengan kedamaian dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia.
Maka, memindahkan ibukota negara harus ada urgensinya disertai penjelasan alasan yang mendasar. Pemindahan ibukota negara juga harus dilengkapi catatan lengkap dalam dokumen tentang tujuan utama yang akan dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian hasil kajian tentang semua aspek termasuk plus minus pemindahan ibukota disertai upaya-upaya antisipasi yang sudah disiapkan. Dilengkapi dengan rincian anggaran dan jenis serta model kota yang akan dibangun. Semuanya penting dan dijelaskan secara lengkap dan transparan.
Tetapi, jauh sebelumnya pemerintah sudah lebih dulu membahas bersama Legislatif tentang regulasi sebagai landasan atau dasar hukumnya. Sebab, memindahkan ibukota negara bukan bagian dari hak prerogatif atau hak istimewa maupun kewenangan yang diberikan kepada Presiden. Penetapan ibukota tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1964. Bahkan penegasan DKI Jakarta Raya sebagai ibukota Negara Republik Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Apapun alasannya, untuk memindahkan ibukota negara, pemerintah memerlukan perundang-undangan sebagai landasan hukum, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum. Pemerintah tidak boleh mengabaikan tahapan dari proses yang sudah ditentukan.
Selain untuk ketertiban administrasi, juga mengedukasi masyarakat agar taat hukum maupun aturan dan ketentuan yang berlaku menjadi budaya yang tetap hidup disetiap masyarakat Indonesia. Kelengkapan persyaratan adalah bukti keseriusan pemerintah memindahkan ibukota negara. Sekaligus meluruskan informasi terkait tudingan ibukota seperti milik sendiri, sehingga bisa dipindahkan kapan dan kemana saja. Serta memastikan rencana pemindahan ibukota negara bukan hoax yang dirancang untuk mengalihkan isu penting terkait kegagalan pemerintah. O Edison Siahaan
Ist.
