Beritabatavia.com -
Biasanya, jelang akhir tahun kementerian dan lembaga serta instansi pemerintah termasuk TNI dan Polri menggelar jumpa pers. Kegiatan jumpa pers akhir tahun itu dihadiri para unsur pimpinan dan pelaksanaannya biasanya berjalan dengan suasana akrab. Momentum itu digunakan untuk menjelaskan apa-apa saja capaian yang telah dihasilkan selama satu tahun berjalan. Serta rencana-rencana atau program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
Seperti dilingkungan Polri, Kapolda dan Kapolri akan memaparkan secara rinci dan membandingkan keberhasilan yang di raih dengan tahun sebelumnya. Dilanjutkan dengan harapan agar masyarakat memberikan dukungan pada tahun berikutnya. Intinya, Polri sudah melakukan berbagai hal dan akan meningkatkannya pada tahun berikutnya. Kemudian media mengutip semua pernyataan Kapolri maupun Kapolda untuk disajikan ke masyarakat.
Sayangnya, Polri kurang memanfaatkan jumpa pers akhir tahun untuk menggali informasi yang dapat meningkatkan trust publik yang kemudian memicu keberhasilan yang lebih maksimal. Polri akan jauh lebih baik jika juga memperhatikan dan mengevaluasi kualitas sumber daya manusia (SDM).
Suka atau tidak, sebagian para perwira muda dan bintara muda Polri sekarang, kurang memiliki kepekaan dengan lingkungan sekitarnya. Perilaku dan gaya hidupnya cenderung ingin dilayani, dan hanya membangun komunikasi dan hubungan dengan orang atau kelompok tertentu. Padahal Polisi itu tidak kemana-mana, tetapi ada dimana-mana. Artinya, setiap anggota Polri hendaknya harus menambah teman minimal satu orang setiap harinya. Lalu lewat jejaring persahabatan itu dapat menularkan sikap taat hukum dan tertib berlalu lintas.
Kurang cepat merespon informasi menimbulkan rasa ogah masyarakat untuk menyampaikan informasi lanjutan atau lainnya. Padahal diluar sana banyak oknum yang melakukan praktik melanggar hukum menyebut dan mengaku kenal dan sudah memegang orang Polda. Kemudian ungkapan yang belum tentu benar itu menjadi justifikasi bagi warga. Lantaran tidak ada tindakan hukum terhadap orang yang mengaku kenal dengan oknum pejabat Polri, meskipun sudah dilaporkan.
Sebagian besar warga meyakini informasi yang disampaikan pihak biro jasa show room kendaraan bermotor bahwa proses pembuatan STNK membutuhkan waktu 15 hari hingga 30 hari kerja. Sedangkan proses BPKB membutuhkan waktu paling cepat satu hingga dua bulan. Sehingga beragam upaya untuk mempercepat pelayanan Polri, menjadi kurang efektif, akibat perilaku pebisnis yang tidak pernah peduli dengan upaya Polri dalam membangun kepercayaan masyarakat. Sehingga stigma terhadap Polri terus mengendap di mindset masyarakat.
Ironisnya, informasi yang sangat merugikan citra Polri tak mendapat respon dari Polri, apalagi menindaklanjuti. Sejatinya, Polri juga harus meningkatkan sensitifitas setiap personilnya, khususnya para anggota Polri milenial. Sehingga Polri semakin mendapat dukungan dan rasa memiliki dari warga tumbuh dan berkembang. Dukungan dan kepercayaan masyarakat adalah energy utama bagi Polri untuk memperoleh keberhasilan. Maka, setiap personil maupun lembaga harus lebih peka terhadap keluhan dan informasi masyarakat. O Edison Siahaan