Kecemasan Sosial

Beritabatavia.com - Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan (Ipolesosbudhankam) kini menjadi isu yang kerab menimbulkan polemik dan memicu kegaduhan di ruang publik. Ditambah layar kaca televisi dan media massa maupun media sosial yang berlomba mengabarkan perilaku-perilaku buruk, aneh dan lucu. Peristiwa-peristiwa kegaduhan itu mengganggu keseimbangan yang membuat  masyarakat seperti sedang berada dalam kecemasan sosial.  
Seperti cerita bersambung, peristiwa aneh dan gaduh nyaris tak pernah reda di  ruang publik. Ideologi, politik, hukum, budaya dan beragam lainnya memicu silang pendapat, kemudian tuding menuding lalu ngotot sambil mata melotot. Disusul mencuatnya tafsir beragam terhadap kebijakan yang dituding tidak pro rakyat, berubah jadi tontonan tanpa solusi melupakan substansi.
Praktik pencurian uang rakyat yang dikelola oleh negara, tak juga reda. Justru pelaku korupsi semakin marak, dan pelaku yang tertangkap masih mampu cengar- cengir dan mengumbar senyum tanpa rasa malu di layar kaca televisi maupun media massa lainnya. Tanpa peduli, masyarakat sedang berusaha menyimpan amarah karena perilaku para pencoleng uang rakyat itu.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi serta kemajuan teknologi tanpa kecerdasan yang memadai, menambah kegaduhan ruang publik. Akibatnya, kebebasan berpendapat dan berekspresi menggunakan teknologi menjadi kebebasan yang tak beraturan. Dampaknya, ruang publik menjadi arena kegaduhan, hoax, fitnah, disusul dengan  saling lapor.
Beragam pelaksanaan penegakan hukum dilakukan bersamaan dengan praktik  melawan hukum yang merugikan masyarakat yang mencari keadilan, terbiarkan. Pencegahan dan penyelesaian pelanggaran hukum, justru meninggalkan potret ketidakadilan. Seperti mencuatnya  Kerajaan Agung Sejati (KAS) di Purworejo. Kasusnya dianggap selesai, setelah polisi menangkap Totok Santosa Hadiningrat (raja) dan Dyah Gitardja (ratu) KAS.
Kemudian menutup ruang publik untuk mengetahui peran  dan fungsi pemerintah yang memiliki perangkat hingga ke desa. Sehingga tidak perlu menjelaskan siapa pihak yang  bertanggungjawab. Padahal, pendirian KAS sudah berlangsung sejak Agustus 2019 dan merekrut hingga 500 orang pengikut, bahkan telah membentuk susunan kabinet dan sedang membangun kraton KAS. Kemudian terungkap setelah pemberitaan KAS viral di media massa. Kelalaian aparat pemerintah menggerus kepercayaan dan rasa keadilan masyarakat. Asas Equality Before the Law hanya berlaku kepada masyarakat.

Peristiwa-peristiwa itu membuat kita seperti berada diatas bara kecemasan sosial. Pemerintah harus memahami, beragam persoalan hingga krisis kepercayaan sudah mengalir dalam percakapan publik. Dengan berbagai upaya, masyarakat berusaha terus  bertahan memelihara kebencian. Daya tahan masyarakat akan semakin menurun, apabila bara sosial tidak segera dijawab dengan keadilan sosial, peningkatan ekonomi, persamaan hak untuk memperoleh hidup yang layak, ketersediaan lapangan kerja. Serta ketersediaan kebutuhan pokok yang mendasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Bangsa ini membutuhkan elit-elit yang memiliki sensitifitas dan kepekaan dalam mengurus rakyat dan kepetingan negara. Pemimpin yang berucap, bertindak dan berbuat hanya demi untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Para elit dan pemimpin yang menjadi solusi efektif untuk mengatasi hamparan persoalan yang kian beragam. Pemimpin yang mampu  mewujudkan kamtibmas agar warganya tidak terganggu melakukan aktifitasnya.
Bangsa Indonesia berharap sosok yang dapat membangkitkan kehangatan hubungan antar warga negara. Piawai  menjelaskan dan mencontohkan Bhineka Tunggal Ika adalah  bingkai kehidupan seluruh warga   NKRI. O Edison Siahaan