Beritabatavia.com -
Mengucapkan kesejahteraan dan kemiskinan satu tarikan napas yang tak terpisahkan. Meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan seluruh rakyat Indonesia bukan impian atau janji apalagi belas kasihan, tetapi amanat konstitusi yang harus diwujudkan pemerintah. Sayangnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), periode 2015 hingga September 2019, angka kemiskinan di negeri ini hanya turun dua digit. Meskipun belum menggunakan data valid, jumlah warga miskin kurang lebih sebanyak 24,7 juta jiwa.
Kemiskinan potensi menimbulkan gejolak sosial dan politik maupun ganguan Kamtibmas. Maka, pemerintah harus bekerja keras untuk memerangi kemiskinan. Para pakar sepakat pertumbuhan ekonomi sebuah negara berbanding lurus dengan tingkat kemiskinannya. Artinya, pertumbuhan ekonomi adalah upaya yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan.
Seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah memasang target capaian pertumbuhan ekonomi berkisar 6 persen. Disusul target Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2024, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas di istana kepresidenan pada Rabu 4/3/2020.
Target yang membuat harap-harap cemas dan buluk kuduk merinding antara percaya atau tidak. Sebab, dalam kondisi yang penuh ketidak pastian baik internal maupun eksternal atau dampak ekonomi global, seperti saat ini. Tentu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan target 6 persen, dan bebas kemiskinan pada 2024, bukan hal mudah, hanya untuk mengumbar mimpi.
Peneliti Indef, Rusli Abdullah, memprediksi angka kemiskinan di Indonesia akan semakin sulit diturunkan dalam beberapa waktu ke depan karena pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin melambat beberapa waktu terakhir. Ditambah lagi kondisi ekonomi dunia yang sedang diliputi ketidakpastian seiring merebaknya virus corona, konflik di Laut China Selatan, serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).
Wakil Ketua MPR RI Jazijul Fawaid, mengingatkan, agar tidak lupa pengukuhan dan penguatan pilar –pilar kebangsaan. Kecemasan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang potensi memicu kegaduhan politik dan sosial juga menentukan terwujudnya target pemerintah. Seperti dampak politik pasca Pilpres yang menimbulkan riak-riak hingga sekarang belum usai.
Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, wajib diawali dengan lebih dulu memastikan nilai-nilai Pancasila terjaga dengan baik dan hidup ditengah masyarakat. Kemudian memastikan lima butir point Pancasila adalah dasar semua aturan dan ketentuan hukum negara. Kita sebagai bangsa masih yakin Pancasila dasar bertindak dan berprilaku serta tatakrama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah harus mengendalikan kekuatan dan tekanan sistim kapitalis dan keinginan kaum oligarki maupun plutokrasi. Pemerintah harus membuka kesempatan dan ruang selebar-lebarnya dan mengedukasi masyarakat agar semakin kreatif dan energik memanfaatkan peluang yang ada. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya sekadar soal angka. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang adil dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. O Edison Siahaan
Ist.
