Politik Akrobat Ancaman Bagi Timur Pradopo

Beritabatavia.com - Proses pengajuan nama Komjen Timur Pradopo sebagai calon Kapolri  menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD), sarat dengan praktik politik akrobat. Jika, politik akrobat terus berlangsung hingga ke DPR, maka bisa menggagalkan Timur Pradopo duduk di kursi tribrata satu (TB-1).

Sejumlah pengamat menilai, penunjukan Komjen Timur Pradopo sebagai calon Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diwarnai politik akrobat yang dibungkus dengan hak prerogatif. Karena presiden telah mengabaikan prosedur maupun etika di tubuh Polri. Dengan sama sekali tidak mempertimbangkan sejumlah nama yang diajukan Kapolri dan Kompolnas.

Wujud praktik politik akrobat terlihat dalam mekanisme pencalonan Komjen Timur Pradopo yang terkesan sangat dipaksakan. Khusunya menyangkut syarat kepangkatan Timur Pradopo, yang didapat hanya dalam waktu satu hari. Pada hari yang bersamaan, Timur Pradopo menerima jabatan sebagai Kabaharkam menggantikan Komjen Iman Haryatna sekaligus kenaikan pangkat menjadi Komjen (bintang tiga). Masih dalam hari yang sama, Timur Pradopo langsung diajukan ke DPR untuk diproses pencalonnanya sebagai Kapolri, dan jika disetujui maka Timur Pradopo akan menerima kenaikan pangkat menjadi Jenderal polisi (bintang empat).

Pasca politik akrobat presiden atas penujukan Timur Pradopo. Kini politik akrobat kembali digulirkan kalangan politisi senayan. Diawali dengan pertemuan tertutup Komjen Timur Pradopo dengan sejumlah pimpinan DPR RI di ruang rapat pimpinan DPR, Senin (4/10) lalu. Pertemuan tersebut langsung mendapat reaksi puluhan anggota komisi III DPR RI. Mereka menilai pertemuan itu tidak lajim, karenanya, puluhan anggota komisi III DPR RI langsung menanda tangani dan mengirimkan surat resolusi  mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR. 

Sinyal adanya politik akrobat pada proses persetujuan DPR terhadap calon Kapolri yang diajukan presiden SBY sudah diingatkan ketua umum PDI-P Megawati. Dia berharap, kekhawatiran akan proses  persetujuan terhadap calon Kapolri dilakukan secara voting, hendaknya tidak terjadi. Agar dukungan politik terhadap Kapolri tidak terbelah-belah. Kalau soal Kapolri semua sudah tahu, tapi hendaknya kesepakatan jangan sampai voting, kata Megawati, Jumat (8/10).
Sementara ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakri mengatakan,  Golkar tidak menafikan kemungkinan pemungutan suara atau voting dalam penetapan dan persetujuan calon Kapolri Komjen Timur Pradopo.
Menurutnya, bila tidak terwujud kesepakatan, Golkar siap untuk voting. Aburizal menegaskan, akan membebaskan kadernya di Komisi III DPR untuk menanyakan berbagai hal yang perlu dalam uji kelayakan dan kepatutan nanti.
Apakah ketegangan politik akrobat ini akan berlangsung pada proses pembuatan kesepakatan dalam rapat paripurna DPR, kita lihat saja nanti. Komjen Timur Pradopo akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, sebelum akhirnya diputuskan dalam rapat paripurna. Hendaknya,  semua sepakat,  bahwa, keputusan adalah untuk kepentingan bangsa, rasanya politik akrobat tidak elok dimainkan hanya untuk menentukan jabatan Kapolri. 0 edison siahaan