PANCASILA

Beritabatavia.com - Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sudah terbukti memiliki kesaktian untuk dijadikan landasan penyelesaian berbagai permasalahan serta sebagai alat pemersatu. Sekaligus sebagai sumber seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku.

Namun, tidak dapat dipungkiri, 13 tahun berjalannya reformasi, Pancasila sepertinya tertinggalkan, bahkan dirasakan sudah tidak populer untuk dibicarakan. Ditengah eforia reformasi dan derasnya arus globalisasi, Indonesia diterpa berbagai permasalahan yang datang silih berganti. Membuat bangsa ini gamang dan diselimuti keresahan luar biasa.

Menjelang hari peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni 2011, Badan Pusat Statistik  mengumumkan hasil survey yang dilakukan terhadap 12 ribu responden. Mencengangkan, sebanyak 79,26 persen masyarakat Indonesia menyatakan Pancasila harus dipertahankan. Bahkan 89 persen menyatakan permasalahan yang menimpa bangsa ini disebabkan berkurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila.

Hasil survei ini, sekaligus menjawab keresahan mantan Presiden BJ Habibie dan Megawati Soekarno Putri. Keduanya menilai bahwa Pancasila sebagai dasar negara makin jarang dibahas dan dikutip dalam berbagai forum kehidupan. Semua itu berawal dari gerakan reformasi yang membuat Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi di tengah kehidupan bangsa yang kian beragam.

Mengapa kita bangsa Indonesia melupakan Pancasila? Apakah karena kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah berubah? Atau,akibat dari upaya pemerintahan masa lalu yang memposisikan Pancasila sebagai alat melanggengkan kekuasaan ?
 
Dalam perjalanan bangsa pada era reformasi, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa. Itu membuat masalah kebangsaan semakin kompleks. Oleh karena itu,
Pancasila harus kembali ditanamkan dan menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah. Pancasila adalah produk dari proses pemikiran panjang. Sosialisasi dan institusionalisasi Pancasila sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga negara.

Pancasila wajib diajarkan kepada generasi muda sejak SD, SMP dan SMA. Jika tidak, secara tidak langsung akan menghilangkan pondasi bernegara.
Dihilangkannya pendidikan Pancasila dari kurikulum sekolah, merupakan tanggung jawab pemerintah pasca-reformasi. Pemerintah tidak boleh setengah hati untuk mensosialisasikan Pendidikan Pancasila.
Presiden harus menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Sangat aneh jika pemerintah hanya menetapkan hari lahir Undang-Undang Dasar 1945, tetapi Pancasila yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditetapkan hari lahirnya. Ini adalah kenyataan yang diskriminasi dari pemerintah terhadap Pancasila. Pemerintah masih setengah hati mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.

Agar kita tidak menjadi bangsa merugi, maka harus bisa menjadi bangsa yang mandiri dengan  kebijakan dan strategi yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Para pemimpin wajib memahami secara utuh esensi Pancasila. Agar, para pemimpin tidak mudah hanyut dalam arus besar globalisasi. Setiap kebijakan yang diambil harus selalu berorientasi untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 0 Edison Siahaan