Naik-Naik Ke Puncak Gunung

Beritabatavia.com - SEBUAH media cetak membuat judul ‘Enaknya Jadi Pejabat Pemprov DKI’. Menggelitik, benarkah ? Memang jabatan gubernur DKI bergengsi, sehingga menjadi rebutan banyak orang.
Selain menjadi orang nomor satu di ibukota negara, Pemprov DKI juga mengelola anggaran (APBD) yang hampir mencapai Rp30 triliun pertahun.Yang jika digunakan untuk kepentingan masyarakat, maka seluruh warga Jakarta tidak ada lagi yang mengeluh saat menghadapi tahun ajaran baru pendidikan. Karena tidak mampu membayar biaya pendidikan yang terus naik-naik ke puncak gunung.  Kemudian tidak lagi ada warga Jakarta yang meninggal dunia karena, tak mampu membayar biaya berobat di rumah sakit.

Semua keluhan masyarakat Jakarta akan sirna, jika dana triliunan itu digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transfortasi, dan kanal-kanal anti banjir. Serta kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas sosial, sehingga masyarakat dapat berinteraksi secara sehat, aman, nyaman. Artinya, semua kebijakan pemerintah haruslah berorientasi kepada kepentingan masyarakat banyak.

Jika pemerintah melaksanakan kewajiban negara, maka terwujudlah demokrasi kerakyatan yaitu dari rakyat untuk rakyat. Karena, sesungguhnya, pemerintah itu diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelola negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Apalagi rakyat tidak membiarkan pemerintah berjalan sendiri untuk mencari sumber dana.
Rakyat dengan penuh kesadaran menyiapkan sarana dan fasilitas untuk pemerintah lewat pembayaran pajak. Lewat pajak rakyat itulah, pemerintah dapat bekerja dengan tenang di gedung bagus dan ful ac. Bahkan, setiap bulan rakyat ‘urunan’ untuk membayar gaji para pegawai pemerintah sesuai dengan golongan dan pangkat serta tanggungjawab yang diemban.
Seharusnya, pemerintah sebagai abdi negara juga wajib memberikan fasilitas umum yang layak dan bisa digunakan oleh masyarakat. Supaya masyarakat tidak mengeluh karena kesulitan mendapatkan pekerjaan. Serta karena tidak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Jika keluhan masyarakat mengkristal menjadi kemarahan dan sepakat untuk tidak membayar pajak. Pasti, sudah bisa dibayangkan , bagaimana kesulitan yang akan dialami pemerintah.
  
Begitu juga hendaknya soal rencana pelaksanaan Pilkada DKI pada pertengahan 2012 mendatang. Rakyat sudah memenuhi anggaran yang digunakan, meskipun mengalami naik naik kepuncak gunung.
Pada Pilkada 2007 silam Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI mengajukan anggaran sebesar Rp124 miliar. Menurut Ketua KPUD juri Ardiantoro sebesar 50 persen anggaran Pilkada itu dihabiskan untuk membayar honor petugas.
Kemudian Pilkada 2012 KPUD DKI mengajukan anggaran sebesar Rp250 miliar, atau dua kali lipat dari anggaran Pilkada 2007.

Hendaknya, uang ratusan miliaran itu digunakan untuk melengkapi sarana yang akan dipakai masyarakat untuk memilih gubernurnya. Semua pihak harus melakukan pengawasan, agar tidak ada lagi money politik dalam proses Pilkada. Para penyelenggara Pilkada hendaknya memberikan pencerdasan dan kesempatan kepada masyarakat ibukota Jakarta untuk memilih sosok pemimpin yang sesuai dengan jamannya dan tentu memiliki komitmen dan kemampuan serta integritas.

Penyelenggara Pilkada dan semua elemen masyarakat  hendaknya mencegah dan melarang serta menindak semua pihak yang berusaha menggiring Pilkada menjadi ajang bisnis. Agar Pilkada tidak dirasuki dengan teori Maslow ‘investasi besar untung besar’. Karena, jabatan gubernur adalah amanah dan pengabdian.0 edison siahaan